INDOPOSCO.ID – Impian pekerja dan buruh untuk memiliki rumah sendiri masih terbentur mahalnya harga hunian dan keterbatasan penghasilan. Hasil riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan, sekitar 79 persen pekerja di kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berisiko tidak mampu membeli rumah jika skema pembiayaan yang berlaku saat ini tidak diperbaiki.
Kepala Pusat Riset Hukum BRIN Nawawi mengatakan, persoalan kepemilikan rumah bagi pekerja tidak sebatas menyediakan bangunan hunian. Lebih dari itu, akses terhadap rumah layak berkaitan dengan kesejahteraan, produktivitas, dan kemudahan memperoleh layanan dasar.
Dia mengungkapkan, masih banyak pekerja yang belum memiliki rumah meskipun berstatus sebagai karyawan tetap. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 31,57 persen pekerja tetap belum mempunyai hunian sendiri. Sementara pada pekerja kontrak angkanya mencapai 57,06 persen.
Menurutnya, persoalan lainnya adalah tingginya jumlah pekerja yang masih tinggal bersama orang tua atau mertua. Kondisi yang disebut sebagai backlog tersembunyi itu mencapai 45,54 persen. Bahkan, di kawasan industri Batang, angkanya tercatat sebesar 76,12 persen.
“Meski menghadapi berbagai kendala, keinginan pekerja untuk mempunyai rumah sendiri terbilang tinggi. Sebanyak 70,74 persen ingin memiliki hunian dalam kurun waktu satu hingga lima tahun mendatang,” kata Nawawi dalam keterangan, Minggu (15/11/2026).
Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Indra menilai, penyediaan rumah bagi pekerja juga berkaitan dengan keselamatan kerja. Pasalnya, perjalanan panjang dari tempat tinggal menuju lokasi pekerjaan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan.
Dia menyebut sekitar 30 persen kecelakaan kerja terjadi ketika pekerja melakukan perjalanan berangkat maupun pulang kerja.
“Hunian yang berdekatan dengan kawasan industri dapat mengurangi risiko kecelakaan sekaligus meningkatkan efisiensi dan produktivitas,” katanya. (nas)






















