INDOPOSCO.ID – Warga di Rukun Warga (RW) 02 Pademangan Barat, Jakarta Utara mengeluhkan polusi udara dan kesulitan akses air bersih serta kepadatan arus lalulintas semenjak ada proyek pembangunan drainase di lingkungan mereka.
“Tiga hari selama ada galian diwilayah ini jadi banyak debunya, terus tadi pagi juga air tiba-tiba enggak nyala. Jalanan juga jadi makin macet kalau pagi dan sore. Terkesan asal-asalan mereka kerjanya,” kata warga RW 02, M Yusuf kepada INDOPOS.CO.ID, Rabu (8/11/2023).
Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Yoga saat dikonfirmasi mengatakan pemerintah dan kontraktor dituding tidak mematuhi peraturan-peraturan pengadaan barang dan jasa, termasuk Perpres No. 29 tahun 2000 dan Undang-undang No. 18 ayat 2 tahun 1999 tentang perlindungan dan keselamatan kerja, atau dalam istilah K3.
“Harusnya pemerintah melakukan pengawasan yang ketat terhadap kontraktor pelaksana untuk menerapkan K3 dengan ketat, mencegah polusi udara dan debu, menjaga lingkungan, serta menghindari pencemaran saluran air,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah seharusnya melakukan koordinasi dengan pihak terkait, hal tersebut lanjut Yoga, untuk mencegah terjadinya kepadatan arus lalu lintas.
“Dalam hal ini, Dinas SDA harus bekerja sama dengan Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan agar dapat mengatur rekayasa lalu lintas saat pekerjaan konstruksi dilaksanakan,” tandasnya.
“Tujuannya adalah agar tidak terjadi kemacetan parah pada jam sibuk. Sebagai contoh, pada saat jam sibuk, dapat diterapkan sistem lalu lintas satu arah atau sistem buka tutup, atau menyediakan jalur alternatif sementara. Hal ini diharapkan dapat menghindari terjadinya kemacetan lalu lintas yang serius,” imbuhnya.
Sementara itu, INDOPOS.CO.ID telah berusaha untuk mewawancarai kontraktor yang bertanggung jawab atas pembangunan drainase tersebut. Namun, berdasarkan keterangan salah satu pekerja, pelaksana proyek belum hadir di lokasi.
“Belum datang mas. Nanti mas saya sampaikan ke mandor,” pungkasnya. (fer)
