INDOPOSCO.ID – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Rycko Amelza Dahniel mengusulkan agar semua tempat ibadah berada di bawah kontrol pemerintah. “Usulan ini merupakan langkah mundur dari proses demokratisasi yang sedang kita perjuangkan bersama pascareformasi 1998,” ungkap Pdt Gomar Gultom di Jakarta, Selasa (5/9/2023).
Ia mengatakan, sistem demokrasi telah disepakati untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Sehingga dalam masyarakat yang semakin demokratis, negara harus mempercayai rakyatnya untuk bisa mengatur dirinya termasuk dalam mengelola rumah ibadah.
“Pemikiran Rycko yang menghendaki agar pemerintah mengawasi setiap ibadah di tempat ibadah dan mengawasi tokoh agama saat berdakwah atau khotbah, hanya menunjukkan sikap frustrasi pemerintah yang tak mampu mengatasi masalah radikalisme,” ujarnya.
“Hal ini merupakan arus balik dari cita-cita reformasi dan akan membawa kita kepada suasana etatisme pada masa orde baru,” imbuhnya.
Sementara, lanjut dia, masalah yang tengah dihadapi saat ini adalah kurang tegasnya pemerintah menghadapi berbagai ujaran kebencian yang mendorong budaya kekerasan di tengah masyarakat. Bahkan perilaku intoleran yang disertai dengan tindak kekerasan atas nama agama, sering luput dari tindakan hukum oleh negara.
“Peradaban yang mengedepankan mereka yang bersuara keras, atau mengedepankan kebencian dan kekerasan, ini yang perlu mendapat perhatian kita bersama, untuk segera dihentikan,” tegasnya
“Ketimbang memberlakukan usulan Kepala BNPT, saya lebih meminta keseriusan dan tindakan tegas pemerintah atas ujaran kebencian, aksi intoleran dan tindak kekerasan, seturut hukum yang berlaku,” imbuhnya.
Selain itu, masih ujar dia, dibutuhkan pembudayaan cinta damai dan cinta kemanusiaan oleh semua elemen bangsa. Dengan melakukan edukasi kepada masyarakat untuk bisa menerima mereka yang berbeda, termasuk mengakomodasi kebutuhan rumah ibadah umat beragama apapun.
“Pemerintah juga harus lebih peka mendengar kritik masyarakat, termasuk dari para tokoh agama atau pendakwah, dan jangan cepat-cepat menghakiminya sebagai bagian dari radikalisme,” ungkapnya.(nas)
