INDOPOSCO.ID – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus berupaya mendorong agar pelaku UMKM bisa terhubung ke dalam rantai nilai global sehingga produknya bisa menembus ke pasar dunia.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesmenKopUKM) Arif Rahman Hakim dalam forum 29th APEC SME Ministerial Meeting mengatakan, pihaknya kini sedang fokus dalam meningkatkan peran pelaku UMKM di pasar global melalui akses rantai global.
“Salah satunya melalui kemitraan antara pelaku UKM dengan perusahaan besar. Kami memgembangkan program kemitraan yang mempertemukan UKM dengan Perusahaan Domestik dan Multinasional untuk memberdayakan UKM memasok bahan baku atau produk setengah jadi ke perusahaan-perusahaan tersebut,” kata SesmenKopUKM Arif Rahman Hakim dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat, (25/8).
“Sebagai gantinya, perusahaan-perusahaan ini memberikan bimbingan dan pendidikan kepada pelaku UKM, menyelaraskan proses produksi mereka dengan standar industri dan memastikan kualitas yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan,” lanjutnya.
Arif menegaskan beberapa perusahaan besar sudah menandatangani perjanjian kerja sama terkait program ini di antaranya IKEA, UNIQLO, JW Marriott, META, dan Lulu.
Lebih lanjut, Arif mengatakan pihaknya secara aktif memfasilitasi UKM untuk berpartisipasi dalam Business Matching dengan perusahaan besar. Berbagai inisiatif Business Matching telah didorong, salah satunya Inabuyer B2B2G Expo.
“Kami juga menyediakan platform bernama INA Export dan SMEsta untuk menghubungkan pemasok dengan pembeli baik dari domestik dan global,” katanya.
Saat ini, platform tersebut menawarkan 23.291 pemasok dan 14.604 produk, bersama dengan 574 informasi pasar. Di sisi lain, SMEsta menjadi platform yang menyajikan katalog penawaran produk UKM yang dikuratori secara lokal, sumber daya pelatihan, detail pengiriman kontainer, dan peluang akses pasar. “Perlu dicatat bahwa platform ini saling terhubung dengan ASEAN ACCESS yang secara langsung dapat memperluas jangkauan pelaku UKM ke ASEAN dan sekitarnya,” kata Arif.
Selain itu, pihaknya juga sedang berinvestasi dalam meningkatkan kapasitas ekspor dan kapabilitas UMKM melalui capacity building. Dalam hal ini KemenKopUKM menyediakan dukungan dalam standardisasi dan sertifikasi ekspor untuk produk UMKM, antara lain organik, HACCP, BRC, ISO, dan Rumah Produksi Bersama.
“Untuk memaksimalkan peluang ekspansi UKM, Pemerintah Indonesia juga sudah menginisiasi beragam strategi untuk program pemetaan pembeli,” ujar Arif.
Aadapun, beberapa Langkah yang sudah dilakukan antara lain berkolaborasi dengan Program Promosi Impor Swiss (SIPPO) untuk memfasilitasi pemetaan pembeli untuk produk bahan alami di pasar Eropa, bermitra dengan Diaspora Indonesia sebagai agregator, khususnya di pasar seperti Norwegia, dan bekerja sama dengan Kadin Indonesia dan berbagai kementerian termasuk Kementerian Agama dan Kementerian Perdagangan, untuk melayani kebutuhan jemaah haji dan umrah.
Kewirausahaan Perempuan melalui E-Commerce
Sedangkan, pada Joint Seasson High-Level Policy Dialogue On Women and the Economy and SMEMM, SesmenKopUKM Arif mengatakan pihaknya saat saat ini sedang berupaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan wirausaha. Hal yang dapat dimaksimalkan dalam hal ini adalah penggunaan e-commerce.
“Menurut laporan UN Women, UMKM yang dimotori perempuan cenderung lebih tangguh dibandingkan yang dijalankan laki-laki. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa UMKM milik perempuan lebih banyak menggunakan media pemasaran online. E-commerce bisa sangat bermanfaat bagi pengusaha wanita dengan modal dan waktu yang terbatas,” ujar Arif.
Maka dari itu, dia menekankan bahwa mendorong perempuan berpartisipasi dalam e-commerce merupakan bagian dari agenda prioritas nasional digitalisasi UMKM Indonesia.
Beberapa yang akan dilakukan ialah mengembangkan model Desa Ramah Perempuan dan Anak. Model ini akan memperkaya dan memberdayakan perempuan dan anak-anak di desa-desa.
Selain itu, harus segera diterbitkan Pedoman Transformasi Digital Perempuan sebagai acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk memastikan perempuan tidak tertinggal di ruang digital.
Pedoman tersebut berfokus pada tujuh bidang utama, termasuk pendidikan dan literasi digital untuk perempuan, keterampilan digital perempuan, digitalisasi UMKM perempuan, kepemimpinan dan pembuatan kebijakan perempuan, kepemimpinan perempuan dalam sektor teknologi, tingginya partisipasi perempuan di bidang ekonomi, dan tingginya partisipasi perempuan di bidang keuangan, baik sebagai pengguna maupun penyedia jasa.
“Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan wirausaha, diperlukan kerja sama yang kuat dari berbagai pihak, seperti kerja sama dengan penyedia jasa untuk meningkatkan akses perempuan terhadap internet dan teknologi, kerja sama dengan penyedia jasa keuangan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi perempuan yang memiliki keterbatasan finansial untuk membuka usaha sendiri, dan kerja sama dengan pelaku pasar untuk memberikan akses yang lebih besar ke peluang pasar bagi usaha milik perempuan,” tambah Arif. (adv)
