INDOPOSCO.ID – Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat mengerahkan aparat untuk mengawasi penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Rp300 ribu dari Kementerian Sosial melalui PT Pos kepada 43.535 keluarga penerima manfaat (KPM) di daerah itu, dampak kenaikan harga BBM.
Wali Kota Bogor Bima Arya Soegiarto, Selasa (6/9), menyampaikan Pemkot Bogor akan berkoordinasi dengan Kantor Pos, camat, dan lurah untuk memonitor penyaluran BLT BBM ini.
“Ini akan kita pastikan dan awasi mekanisme penyalurannya,” ujarnya, dikutip dari Antara.
Ia menerangkan sesuai arahan dari pemerintah pusat untuk melakukan konsolidasi langkah-langkah terkait dengan kebijakan pengendalian inflasi dan penyesuaian harga BBM.
Pengumuman kenaikan harga BMM telah disampaikan Presiden Jokowi pada Sabtu (3/9). Presiden menyebut kenaikan tersebut merupakan pilihan terakhir pemerintah sehingga harga BBM mengalami penyesuaian.
BBM bersubsidi Pertalite dari Rp7.650,00 per liter menjadi Rp10 ribu/liter, Solar bersubsidi dari Rp5.150,00/liter menjadi Rp6.800,00/liter; dan Pertamax nonsubsidi dari Rp12.500, 00/liter menjadi Rp14.500,00/liter yang berlaku sejak Sabtu (3/9), pukul 14.30 WIB.
Kepala Dinas Sosial Kota Bogor Fahrudin menjelaskan sebanyak 43.353 KPM yang menerima BLT BBM merupakan warga yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan non Tunai (BPNT).
Mereka yang mendapatkan BLT bukan termasuk ke dalam kedua-duanya bantuan sosial itu atau data KPM yang tidak beririsan, sehingga masyarakat yang masuk kategori penerima bantuan dari DTKS 2022 hasil penyaringan dari data 90.992 KPM PKH dan BPNT di Kota Bogor yang terbagi atas data PKH 30.199 keluarga dan penerima BPNT berjumlah 60.793 keluarga.
Sebelumnya, pada Jumat (2/9) Presiden Joko Widodo mengatakan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) yang diberikan pemerintah bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat.
BLT BBM merupakan bantuan langsung tunai dari pemerintah kepada masyarakat penerima manfaat senilai Rp150 ribu per orang untuk empat bulan. BLT tersebut dibayarkan sebesar Rp300 ribu sebanyak dua kali melalui berbagai saluran Kantor Pos Indonesia. BLT tersebut untuk 20,65 juta kelompok masyarakat secara nasional sebesar Rp150 ribu sebanyak empat kali, dengan total anggaran Rp12,4 triliun. (mg2)
