INDOPOSCO.ID – Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) perlahan mulai mereda. Setelah sempat menyeruak di sejumlah daerah, PMK yang notabene menyerang hewan ternak bisa diatasi secara komperehensif dan terintegrasi.
Itu tak lepas dari gerak cepat Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. SYL bersama seluruh jajarannya membuat sejumlah langkah strategis serta taktis guna menanggulangi PMK. Gerakannya masif sehingga menyasar daerah-daerah yang memang terserang PMK.
Salah satu yang patut diapresiasi adalah soal vaksinasi. Sedari awal PMK menyebar, mantan Gubernur Sulsel dua periode ini langsung menginstruksikan untuk berkoordinasi terkait pemberikan vaksin terhadap hewan ternak. Langkah konkretnya terlihat ketika mendatangkan 800 ribu dosis dari 3 juta dosis. Dan yang paling penting adalah gratis.
Baca Juga : Dalam Dua Hari, Vaksinasi PMK Tembus 58 ribu dosis
Kementerian Pertanian mengawali vaksin pada 14 Juni 2022 pada sapi di Sidoarjo Jawa Timur dan dilanjutkan vaksin massal untuk Jawa Tengah. Hingga saat ini, vaksin terus dilakukan di berbagai daerah. Melansir situs siagapmk.di, daerah yang paling aktif melakukan vaksin yakni Kabupaten Malang 24.483 ekor, Pasuruan 4.746 ekor, Bandung Barat 5.139 ekor, Banyumas 1.729 ekor. Angka ini tentunya terus bertambah ke depannya.
Sebelum menghadirkan vaksin, Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah bergerak cepat melakukan penanganan sapi yang terkena PMK dengan mendistribusikan obat, penyuntikan vitamin, pemberian antibiotik dan penguatan imun hingga membentuk Gugus Tugas Nasional sampai daerah. Berdasarkan laporan Kementerian Pertanian, PMK awalnya ditemukan pada sapi di Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Lamongan dan Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Dan Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur, Provinsi Aceh.
Mengutip pernyataan Menteri Pertanian SYL dalam berbagai kesempatan dan pemberitaan, ada beberapa kunci upaya mempercepat penanganan PMK. Pertama, semua pihak bersikap tenang, karena pemerintah sudah terjun ke lapangan untuk bekerja optimal dan hasil penanganan PMK yang semakin membaik.
Kedua, perbaiki data. Perbaikan data merupakan kunci penangana PMK agar data terkait populasi, jumlah yang terkena PMK dan lainnya benar-benar valid dan faktual bahkan presisi. Data pun harus yang bersifat objektif dan normatif, sehingga penanganan PMK tepat sasaran dan tepat jumlah sehigga cepat tertangani.
Ketiga, membentuk gugus tugas nasional hingga gugus tugas provinsi dan kabupaten. Dari gugus tugas akan lahir Satuan Tugas (Satgas) yang didukung Polri, TNI dan Kejaksaan untuk mendukung percepatan penanganan PMK.
Gugus tugas berfungsi menyusun dan melakukan agenda aksi serta sebagai pusat informasi. Oleh karena itu termasuk pengendalian Satgas harus siap, sehingga tidak ada informasi yang bias terkait kebenaran ternak yang terkena dan mati karena PMK.
Keempat, membangun empat agenda, yakni pertama agenda darurat, yakni lockdown yakni menutup daerah dan pengetatan lalu lintas ternak. Kedua, agenda temporeri adalah penyuntikan, penyembuhan dan lainnya. Ketiga, agenda recovery yaitu ternak yang mati diganti, disembuhkan dan ditambahkan. Keempat agenda sosialisasi bahwa PMK itu tidak berbahaya pada manusia dan daging yang terkena PMK aman dikonsumsi asalkan dimasak sampai matang.
Sederet upaya ini menunjukkan keseriusan Menteri Pertanian SYL yang tak bisa dikompromi dan tak ada ruang untuk bermain dengan data kasus PMK untuk meraup keuntungan dari pengadaan bantuan hingga vaksin. Penulis menilai keseriusan ini tiada lain menunjukkan ambisi yang begitu kuat untuk menjaga Indonesia agar tidak krisis ternak dan daging. Sebab jika ini terjadi, maka terjadi krisis daging dan ujungnya Indonesia dibanjiri daging impor dan peternak dalam negeri pun mati.
Usaha ternak di dalam negeri tidak hanya menghasilkan daging tapi juga sapi perah yang menghasilkan susu. Oleh karena itu, jika tidak ada upaya cepat ini, banyak faktor yang terjadi dan yang mengharap menjadikanya sebagai peluang bisnis untuk menghadirkan impor demi mendapatkan keuntungan yang besar. Alasanya logis, ketersediaan daging dalam negeri langka, sehingga harus impor.
Berangkat dari ini, penulis menilai upaya mendatangkan vaksin merupakan kebijakan yang tepat dan tepat sasaran. Tujuannya tak lain untuk menjamin serta memberikan rasa aman kepada peternak dan masyarakat yang mengkonsumsi daging. Vaksin menduduki peran vital untuk kesembuhan dan keberlangsungan usaha ternak sehingga hadirnya vaksin menyelamatkan Indonesia dari krisis daging dan ujungnya nanti dari hegemoni daging impor.
Menteri SYL paham bahwa keamanan pangan hal yang tak bisa ditawar, terlebih memasuki jelang Idul Adha dimana tingkat konsumsi daging sangat tinggi. Sehingga apa yang dilakukannya dengan memberikan vaksin gratis kepada hewan peternak adalah langkah tepat.
Legitimasi ‘sehat’ hewan ternak juga diimplementasikan melalui kewajiban adanya sertifikat. Ya, selepas vaksinasi, Kementan memberikan sertifikat kepada peternak bahwa hewan yang mereka perjual belikan aman untuk dikonsumsi alias tidak terpapar penyakit PMK.
Menteri SYL tentunya amat sangat paham bahwa mengatasi persoalan PMK butuh gerakan cepat yang bersinergi dengan semua pemangku kepentingan. Dan tentunya paham juga akan perlu adanya tim khusus yang memang fokus menangani masalah ini.
Kita semua berharap bahwa upaya-upaya pemerintah khususnya Kementerian Pertanian dalam memberantas PMK bisa segera rampung. Percayalah bahwa pemerintah tak tinggal diam menghadapi PMK. Segala program, kebijakan, inovasi terus dilakukan demi menjamin dan memberikan rasa aman kepada seluruh pihak. Peternak, konsumen, hingga masyarakat pada umumnya.*
oleh: Abiyadun, Humas Kementerian Pertanian
