INDOPOSCO.ID – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyatakan bahwa mulai Minggu (16/1/2022), program Buy The Service (BTS) Teman Bus akan beroperasi kembali.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, setelah sempat vakum beroperasi, kini para operator BTS telah siap melayani masyarakat kembali.
“Kami sudah menyiapkan anggarannya, bahkan kalau nanti ada kekurangan sampai 1 tahun anggaran akan dicarikan anggaran untuk memenuhi operasional BTS selama 1 tahun. Kami memang awalnya butuh durasi untuk perubahan dari lelang umum menjadi lelang multi years contract,” kata Budi Setiyadi dalam keterangan yang dipantau di Jakarta, Minggu (16/1/2022), seperti dikutip Antara.
Budi menjelaskan penghentian sementara operasional BTS di 5 kota besar dikarenakan lelangnya berakhir tahun 2021.
Proyek BTS yang sudah dilakukan semenjak tahun 2020 dan ada penambahan kembali di 2021 sebanyak 5 kota besar, sehingga jumlahnya 10 kota besar yang disediakan oleh Kemenhub berupa pembenahan angkutan massal perkotaan.
Ia menuturkan dari 5 kota besar yang awal (tahun 2020) tidak ada masalah karena skemanya sudah kontrak tahun jamak (multi years contract) namun untuk yang tahun 2021 ada perubahan penyesuaian skema lelangnya.
Baca Juga : Pengembangan Transportasi Massal Dinilai Mampu Urai Kemacetan di Surabaya
“Dari yang tadinya lelang umum menjadi lelang e-katalog. Dan untuk lelang e-katalog perlu ada justifikasi penyesuaian beberapa persyaratan yang ada sehingga sempat kami hentikan sementara,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa ada permintaan dari beberapa daerah yang sudah melakukan kontrak dengan beberapa vendor dan para pengemudi sehingga Ditjen Hubdat segera melakukan sejumlah penyesuaian.
“Kami minta dipercepat dan syukur alhamdulillah kemarin sore sudah ada kemajuan terkait proses lelang di 5 kota besar dari anggaran Ditjen Hubdat yang sempat berhenti (Makassar, Banjarbakula, Banyumas, Surabaya, dan Bandung) sudah dapat melakukan kegiatan mulai Minggu besok,” katanya.
Lanjut dia, mulai hari ini para operator pemenang lelang akan mengoperasikan kembali rute-rute yang telah disepakati.
Hingga saat ini, load factor BTS di beberapa kota dinilai cukup bagus, terlebih di Banyumas maupun Makassar yang sering mencapai lebih dari 100 persen sehingga sering terjadi antrian penumpang yang antusias ingin mencoba BTS Teman Bus di kotanya masing-masing.
Saat ini layanan BTS Teman Bus masih dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat.
“Nantinya diharapkan sebagian besar masyarakat akan shifting dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum sehingga akan mereduksi kemacetan, kebisingan, efisiensi waktu, maupun kerugian ekonomi,” tambah Dirjen Budi.
Sementara itu, Direktur Angkutan Jalan Ditjen Hubdat, Suharto menyatakan bahwa kehadiran BTS Teman Bus ini merupakan salah satu bentuk respon pemerintah pusat dalam mendorong transformasi angkutan perkotaan yang berkelanjutan.
“Sejalan dengan itu kami melakukan pendekatan kepada Pemda terkait komitmen Pemda sekaligus sebagai stimulan terhadap Pemda yang nantinya akan mengambil alih tugas angkutan umum. Sesuai UU 22 Tahun 2009 ini memang peran Pemerintah Pusat maupun Pemda, terlebih terkait angkutan umum adalah tanggung jawab pemda,” kata Suharto.
Menurut Suharto, kehadiran BTS selalu dinanti karena bus BTS ini dilengkapi dengan CCTV dan sistem IT di setiap unitnya sehingga memberikan rasa aman, serta adanya keterjangkauan tarif dan meskipun berbayar nantinya masih mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
“Terutama juga menyangkut keamanan dan keselamatan bagi para penumpang. Kemudian di tiap unit bus kami ini mempertimbangkan bagi para penyandang disabilitas sehingga mudah untuk diakses,” katanya.
Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno menyampaikan bahwa ada harapan dengan kehadiran program BTS Teman Bus dapat membangkitkan gairah daerah-darrah untuk meningkatkan sektor transportasinya.
“Kalau bicara push and pull strategy maka pull nya ada pada Pemerintah Pusat dengan memberikan subsidi operasional 100 persen bagi daerah. Push nya ada di masing-masing daerah, kalau kontraknya multi years maka daerah sudah ada kepastian. Seperti di Solo misalnya dilakukan contraflow bagi bus nya,” kata Djoko.
Ia mengatakan, ada beberapa tugas bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum.
Menurut Djoko, beberapa diantaranya yakni dengan menaikkan tarif parkir kendaraan dan mewajibkan ASN di daerah menggunakan kendaraan umum.
“Ini hal yang paling sederhana yang dapat dilakukan Pemda sehingga apa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dapat benar-benar dinikmati masyarakat,” pungkasnya. (mg3)
