INDOPOSCO.ID – Pemerintah pusat diminta untuk melakukan pemetaan potensi daerah yang berpotensi tinggi tingkat penularan Covid-19.
Sehingga, daerah-daerah itu nantinya yang akan menjadi sasaran utama vaksinasi booster. Cara itu dinilai lebih berkeadilan dibandingkan menggunakan sistem syarat.
Pengamat Kebijakan Publik, Ahmad Sururi mengatakan, pemerintah harus mengidentifikasi potensi daerah yang tingkat penularannya lebih tinggi.
Baca Juga : Begini Aturan Baru bagi Mereka yang Kontak Erat dengan Orang Positif Omicron
Dari identifikasi itu, akan diketahui prioritas kebijakan untuk mendapatkan porsi jatah vaksinasi terbanyak.
“Titik tekannya yang harus dilakukan identifikasi pemetaan sebaran varian yang belum clear. Ketika vaksinasi akan dilakukan menggunakan persyaratan, pemetaan harus dilakukan agar daerah mana yang harus mendapatakan porsi lebih besar,” katanya, Kamis (6/1/2022).
Ia menilai, jika penghapusan persyaratan akan lebih masif dalam akselerasi vaksinasi booster, sebaiknya dihapuskan.
Baca Juga : Gejala Paling Banyak Muncul Pasien Omicron di Indonesia Batuk Pilek
“Bisa saja persyaratan dihapus jika itu agar akselerasinya lebih tinggi,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga harus memastikan vaksinasi dilakukan secara gratis. Mengingat, sejauh ini masyarakat sudah dihembuskan isu vaksin booster berbayar.
“Jadi masyarakat memiliki kesadaran tinggi mengikuti vaksinasi, agar masyarakat tidak kebingungan dengan isu di 2022 harus bayar,” ungkapnya.
Menurutnya, energi kesadaran masyarakat harus dijaga, karena masyarakat sudah mulai pudar antusiasnya.
“Energi mungkin jangan dibuat dingin terutama buat pejabat, karena Covid belum sepenuhnya musnah, apalagi ada Omicron harus tetap konsisten kepada masyarakat ada varian baru, jadi langkahnya harus strategi,” jelasnya.(son)
