INDOPOSCO.ID – Panitia Seleksi (Pansel) JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) Pratama untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Kepala Biro Hukum Banten, membantah adanya kendala keuangan untuk pemberian honor tim pansel, sehingga proses seleksi sempat terhenti pada akhir tahun 2021 lalu.
Sekretaris Pansel yang juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten DR Komarudin M.AP menjelaskan, proses seleksi JPT Pratama untuk mengisi kekosongan jabatan di dua OPD yaitu, Kepala Dinas PUPR dan Biro Hukum berjalan sesuai dengan rencana. Bahkan, pada hari Kamis (6/1/2022) mendatang, akan dilakukan tes wawancara kepada calon yang lolos dalam seleksi administrasi dan penilaian potensi dan kompetensi menajerial.
Baca juga: Kementerian PUPR Ajak PT. Propan Dukung Program Sejuta Rumah
“Tidak ada kendala masalah pendanaan untuk honor tim Pansel, karena sebelumnya sudah direncanakan secara matang,’ tegas Komarudin kepada INDOPOSCO, Selasa (4/1/2021).
Menurut Komarudin, setelah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi yang ketat, panitia Seleksi Terbuka (Selter) atau open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemprov Banten. Yaitu, untuk posisi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Kepala Biro Hukum, menetapkan 9 orang ASN (Aparatur Sipil Negara) dinyatakan lolos dalam seleksi administrasi, dengan rincian 4 orang di PUPR dan 5 orang di Karo Hukum.
Komarudin menjelaskan, berdasarkan hasil seleksi administrasi tim Pansel Nomor 089-PANSEL.JPTP/2021, menetapkan empat orang peserta yang dinyatakan lolos untuk Dinas PUPR semuanya berasal dari unit kerja Pemprov Banten, yakni, Didik Purwanto ST,MT, Isvan Taufik ST,MT, Robbi Cahyadi ST,MT, dan Arlan Marzan ST,MT.
Sementara untuk posisi Kepala Biro Hukum yang dinyatakan lolos seleksi administrasi adalah, Agustinah SH, MH dari unit kerja Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Agus Hendrawan SH, MH dari Pemerintahan Kota Serang, DR Danial SH, MH dari Universitas Sultan Ageng Tirtaysa, Drs Hery Yulianto MH dari unit kerja Pemprov Banten, dan DR H Setiawandi Hakim SH,S.Sos, M,Si,MH dari Pemprov Banten.
Mantan Plt Bupati Tangerang ini menegaskan, pelaksanaan Selter JPT Pratama ini ini diawasi oleh KASN ( Komisi Aparatur Sipil Negara) dan stake holder lainya untuk mendapatkan pejabat Banten yang memiliki standar kompetensi, integritas, dan kompetansi sosial kultural, sesuai harapan semua pihak berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.
Ia memastikan, open bidding ini digelar secara transparan untuk mencari ASN yang profesional dan loyal. “Kami sangat terbuka, tidak ada titip-titipan atau istilah sudah ada “pengantennya” karena anggota tim Panselnya berasal dari berbagai lembaga lain dan akademisi,” tegasnya.(yas)
