• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Nasional

Kenaikan Angka Kekerdilan, BKKBN Minta Setiap Provinsi Mewaspadai

Juni Armanto Editor Juni Armanto
Selasa, 23 November 2021 - 07:45
in Nasional
bkkbn

Potret Plt. Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN Dwi Listyawardani (kiri) saat memberikan arahan di Jakarta, Senin (22/11/2021). Foto : BKKBN

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meminta setiap provinsi mewaspadai terjadinya kenaikan angka prevalensi tengkes (kekerdilan), khususnya pada daerah yang telah menjadi area nol tengkes.

“Balita yang sakit, diare tiga hari, bisa saja menjadi tengkes. Jadi, kita harus tetap waspada,” kata Plt. Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN Dwi Listyawardani dalam keterangan tertulis BKKBN di Jakarta, Senin (22/11/2021).

BacaJuga:

Menkop Tegaskan Koperasi untuk Ekspansi ke Sektor Strategis

Suara Keadilan Peristiwa KM 50, PUI Gelar Doa Bersama

KIP Kuliah Jalur SNBT Perluas Akses Mahasiswa Kurang Mampu ke Perguruan Tinggi

Dwi menekankan semua pihak perlu memberikan perhatian khusus pada calon ibu dan ibu hamil, karena potensi anak terlahir dalam keadaan tengkes bisa muncul setiap waktu akibat berbagai macam penyebab, seperti ibu tidak mendapatkan perawatan dan asupan gizi yang baik.

Selain itu, keluarga atau calon pengantin yang tidak mengetahui pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan setelah bayi dilahirkan juga menjadi penyebab anak lahir dalam keadaan tengkes. Oleh sebab itu, pada masa itu keluarga harus benar-benar mengamati, mengawasi dan membantu ibu menjaga kondisi kesehatannya.

Dalam membantu setiap provinsi menurunkan angka prevalensinya, BKKBN melakukan sejumlah upaya, seperti bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan merancang program baru berupa pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin.

Nantinya program itu, perlu diikuti oleh setiap calon pengantin tiga bulan sebelum melakukan pernikahan untuk memeriksa kesehatan calon ibu, seperti pemeriksaan hemoglobin (Hb), adanya anemia atau tidak serta apakah indeks massa tubuh seperti tinggi dan berat badan ibu memenuhi syarat untuk hamil.

“Kalau langsung hamil, janin tidak sehat itu bahaya karena bisa melahirkan anak tengkes. Apalagi, bila ibu dan bayi dalam kandungannya kekurangan gizi,” kata dia.

BKKBN juga membantu memantau asupan gizi ibu dan anak melalui Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat), yang menyediakan makanan bergizi melalui pemanfaatan pangan lokal di Kampung Keluarga Berkualitas (KB) yang ada di daerah tersebut.

Ia menuturkan bahwa Dashat didirikan secara gotong royong untuk membantu keluarga yang tidak mampu sekaligus memberikan edukasi mengenai perbaikan pola makan bergizi.

Baca Juga: BKKBN: ASI Eksklusif Cegah Kematian Bayi

Ia menargetkan 70 persen ibu yang baru melahirkan, dapat memakai alat atau obat kontrasepsi guna memberikan jarak kelahiran antar-anak yang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya tengkes.

“Menurut penelitian, semakin pendek jarak kelahiran antar-anak, semakin berisiko anak yang dilahirkan menderita tengkes. Makanya, dalam satu keluarga jangan ada dua balita,” tegas Dwi dilansir Antara.

Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan H. Ramlan mengatakan kampung KB menjadi miniatur program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

“Di Kampung KB berbagai program pemerintah bersinergi secara sistemik dan sistematis dan bisa diintervensi instansi lain untuk memberdayakan masyarakat,” tandasnya.

Dashat yang diluncurkan BKKBN menjadi salah satu program yang bersinergi dengan program lain yang dijalankan pemerintah. Misalnya Taman PKK, Taman Obat hingga Taman Buah.

Ia menjelaskan melalui Dashat pula, masyarakat bisa memberdayakan lahan yang ada di lingkungan atau sekitar rumahnya dengan menanam tanaman atau sayuran bergizi demi memenuhi gizi keluarga.

“Juga untuk menghindari stunting. Hasilnya tidak hanya untuk ibu hamil atau balita saja, tapi juga untuk seluruh anggota keluarga,” ujar Ramlan. (mg3)

Tags: berencanabkkbnkeluarga

Berita Terkait.

menkop
Nasional

Menkop Tegaskan Koperasi untuk Ekspansi ke Sektor Strategis

Sabtu, 28 Maret 2026 - 17:41
pui
Nasional

Suara Keadilan Peristiwa KM 50, PUI Gelar Doa Bersama

Sabtu, 28 Maret 2026 - 17:17
riset
Nasional

KIP Kuliah Jalur SNBT Perluas Akses Mahasiswa Kurang Mampu ke Perguruan Tinggi

Sabtu, 28 Maret 2026 - 16:26
jkn
Nasional

Program JKN Jadi Sorotan, Kebijakan Gubernur Jabar Dinilai Kurang Sejalan Prinsip Gotong Royong

Sabtu, 28 Maret 2026 - 16:16
Selain Macet, Balon Udara Liar Jadi Ancaman Serius di Arus Balik Lebaran
Nasional

Selain Macet, Balon Udara Liar Jadi Ancaman Serius di Arus Balik Lebaran

Sabtu, 28 Maret 2026 - 12:21
Truk Bandel Disikat di Tol Japek, Korlantas Tegas Jaga Arus Balik
Nasional

Truk Bandel Disikat di Tol Japek, Korlantas Tegas Jaga Arus Balik

Sabtu, 28 Maret 2026 - 11:15

BERITA POPULER

  • Kekuatan Kolaborasi Tumbuhkan Penghimpunan Ramadan 1447 H Dompet Dhuafa Lampaui 15%

    Jelang FIFA Series, Jay Idzes Bocorkan Atmosfer Baru Timnas Indonesia

    1235 shares
    Share 494 Tweet 309
  • Rehabilitasi Pascabencana Sumatera, Tito Minta Daerah Aman Bantu Daerah Rusak Parah

    952 shares
    Share 381 Tweet 238
  • Lebaran 2026, Kakorlantas: Lalu Lintas Terkendali Meski Mobilitas Tinggi

    978 shares
    Share 391 Tweet 245
  • 5 HP Gaming Terbaik 2026 untuk Mabar dan Push Rank, Performa Gahar Tanpa Lag

    737 shares
    Share 295 Tweet 184
  • Kasus Andrie Yunus, Amnesty Singgung Warisan Jokowi dan Ancaman Otoritarianisme

    869 shares
    Share 348 Tweet 217
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.