INDOPOSCO.ID – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) berharap kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Tengah bisa mencapai 10 persen agar sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini.
“Ya paling realistis adalah kenaikan 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut saya itu paling realistis,” tutur Ketua SPSI Solo Wahyu Rahadi seperti dikutip Antara, Rabu (17/11/2021).
Ia mengatakan usulan tersebut akan disampaikan saat pertemuan dengan Dewan pengupahan. Menurut ia, angka kenaikan tersebut dianggap pantas karena merujuk pada kondisi yang ada.
Bahkan, menurut ia bila dibandingkan dengan 2 provinsi tetangga, yakni Jawa Timur dan Jawa Barat, upah di Jawa Tengah jauh lebih rendah.
“Jawa Tengah ini seperti palung, di Jawa Timur angkanya (rata-rata upah) hampir Rp5 juta, sedangkan di Jawa Barat hampir Rp4 juta. Jawa Tengah ini tidak sampai setengahnya. Kalau lihat Solo batas atasnya Rp3,050 juta. Ya mungkin di angka sekarang ini yang paling realistis naik 10 persen, jadi UMK Solo di angka Rp2,2 juta,” ujarnya.
Baca Juga : Kenaikan UMP Jawa Timur Tertinggi di Indonesia
Terkait perihal tersebut, pihaknya berhadap ada kebijakan dari pemerintah pusat agar penentuan UMP ini tidak memberatkan pekerja.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah memastikan rata-rata kenaikan UMP 2022 secara nasional sebesar 1,09 persen.
Ia mengatakan ketentuan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Meski begitu, pihaknya masih akan menunggu penetapan UMP per provinsi dari masing-masing gubernur dan mengumumkannya paling lambat pada 20 November 2021.
Sebaliknya untuk upah minimum kabupaten/ kota ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2021. Tidak hanya itu, ia juga meminta perusahaan sudah tidak boleh lagi menangguhkan pembayaran pendapatan kepada pekerja sesuai ketentuan upah minimum mulai 2022.
Sementara itu, Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Solo Wahyu Haryanto mengatakan saat ini UMP yang ditetapkan oleh pemerintah sifatnya belum final. “Masih ada pembahasan untuk penetapan UMK,” katanya. (mg4)
