INDOPOSCO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan memberhentikan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kepala Untit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Malingping, Samad.
Pemberhentian itu lantaran akibat dari perbuatan Samad yang melakukan diduga tindakan korupsi pada pengadaan lahan Samsat Malingping pada 2019, saat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,6 miliar untuk membeli lahan seluas 1 hektar.
Baca Juga : Gubernur Banten Izinkan Tangerang Tambah Kuota PTM Terbatas
Namun, realisasi pengadaan lahan hanya sekitar 6.510 meter persegi, dengan biaya sebesar Rp 3,2 miliar.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Komarudin mengatakan, Surat Keputusan (SK) pemberhentian Samad dari PNS akan diberika setelah inkracht.
“Kalau sudah inkrah diberhentikan tetap. Kalau kemarin baru pemberhentian sementara,” katanya, Jumat (5/11/2021).
Baca Juga : Gubernur Minta CPNS Provinsi Banten Jadi Pribadi Bermoral
Sejauh ini, pihaknya baru mengeluarkan pemberhentian tidak tetap. Keputusan pemberhentian tidak hormat masih menunggu resmi dari pengadilan.
“Belum (ada SK pemberhentian tetap). Nanti nunggu secara resmi dari pengadilan,” terangnya.
Dalam proses persidangan Samad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 12 Huruf i jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kemudian, Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Samad selama 6 tahun dan 6 bulan, serta denda Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. (son)
