INDOPOSCO.ID – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo kembali melakukan pengukuhan pengurus Jaringan Pertanian Nasional (JPN) di 15 Kabupaten dan 5 Provinsi yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Selatan sebanyak 2.845 orang. Kehadiran JPN adalah untuk memperkuat sekaligus menjadi mata dan telinga Kementan dalam mengakselersi pembangunan pertanian secara maju, mandiri dan modern di daerah.
“Alhamdulliah, Indonesia termasuk 11 negara yang baik dalam menghadapi Covid-19. Kalo begitu pertanian kita kuat, pertanian kita menjanjikan pertanian kita dibutuhkan negara lain sehingga kita membutuhan mata, telinga, mulut yang menghubungkan kebutuhan petani ke Kementerian Pertanian,” ujar Syahrul pada acara pengukuhan tersebut di Surabaya, Kamis (4/11/2021).
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional JPN, Imam Mujahidin Fahmid mengatakan, kehadiran JPN semata-mata atas pemikiran bersama untuk mengakselerasi pembangunan pertanian di seluruh Indonesia. Pembentukan JPN merupakan gagasan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai jaringan baru yang menjadi center of planning untuk saling tukar pengalaman, inovasi dan teknologi antar komunitas pertanian.
Baca Juga: Kementan Raih Penghargaan Tertinggi Keterbukaan Informasi Publik 2021
“Semakin bertambahnya komisariat daerah maka bertambah mata telinga dan mulut kita untuk menghubungkan kebijakan pembangunan pertanian dari Kementerian Pertanian dan menjadi mata telinga dan mulut bagi masyarakat bagi petani untuk pemerintah,” ungkapnya.
Pria yang juga menjabat Staf Khusus Menteri Pertanian ini menambahkan anggota pengurus JPN adalah pelaku petani yang tidak hanya akan dikukuhkan tanpa ada action dalam kemajuan pertanian. Kedepan program yang terpadu dengan program Kementan harus segera di wujudkan sebagai aktualisasi yang harus segera dijalankan segera mungkin.
“Karena itu, JPN ini diharapkan mampu meneruskan dan berkomunikasi dengan masyarakat tani untuk penyebaran regulasi, teknologi, dan inovasi langsung dari pemerintah, atau antar masyarakat,” tutur Imam. (arm)
