INDOPOSCO.ID – Penolakan usulan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan tahun 2021 Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, dinilai bentuk rapr merah.
Alasannya, RAPBD Perubahan merupakan tugas pokok dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Serang yang setiap tahun dilakukan. Sehingga suatu keanehan pekerjaan yang wajib bisa terlewatkan.
Pengamat kebijakan publik, Uday Suhada mengatakan, saat ini bukan waktunya TAPD belajar dalam menyusun RAPBD Perubahan. Sebab, yang dirugikan adalah masyarakat.
Atas hal itu, Sekda Kota Serang Nanang Saefudin sebagai Ketua TAPD, harus dievaluasi oleh Wali Kota Serang.
“Kota Serang berdiri sudah lama, kok menyusun RAPBD saja masih ada yang terlambat. Saat ini bukan saatya belajar oleh TAPD-nya. Ketua TAPD harus dievaluasi, ya Sekda,” katanya kepada media, Rabu (3/11/2021).
Ia menuturkan, penolakan RAPBD merupakan tamparan keras bagi Pemkot serang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang. Bahkan untuk di Provinsi Banten, penolakan RAPBD hanya baru dialami oleh Kota Serang.
“Ini tamparan lembaga pemerintah baik eksekutif dan legislatif. Hal yang pokok saja lewat, baru ini yang terjadi, RAPBD ditolak. Otomatis pembangunan terhambat (yang lanjutannya di APBD Perubahan),” tuturnya.
Ia menduga, faktor terlambatnya penolakan RAPBD Perubahan ini disinyalir adanya tarik menarik kepentingan. Sehingga, TAPD dan Badan Anggaran (Banggar) lalai dan lupa waktu.
“Salah satu faktor tarik menarik kepentingan sehingga terjadi keterlambatan. Sehingga lupa waktu, lupa siapa yang harus diperjuangkan apakah kepentingan masyarakat atau kepentingan kelompok tertentu,” terangnya.
Menurutnya, perlu di kroscek lebih lanjut kelalaian dari penolakan RAPBD Perubahan Kota Serang. Sebab, pasti ada masalah di dalamnya.
“Bentuk dari kelalaian dari penyusunan RAPBD. Ini yang perlu dilihat, apakah ada faktor kesengajaan. Seumur-umur ditolak akibat keterlambatan yang di dalamnya ada tarik menarik kepentingan,” ujarnya. (son)
