INDOPOSCO.ID – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten bersama Pemerintah Propinsi (Pemprov) Banten meluncuran Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Se-Provinsi Banten. Kegiatan itu untuk memperkuat digitalisasi di Provinsi Banten.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengapresiasi Bank Indonesia Provinsi Banten atas usaha percepatan dan perluasan elektronifikasi melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
“Pembentukan TP2DD dapat memperbaiki keuangan pemerintah menjadi lebih transparan, akuntabel dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya, Kamis (28/10/2021).
Ia mengungkapkan, TP2DD harus menjadi karya nyata sumbangsih terhadap perkembangan perekonomian di Provinsi Banten.
“Dengan dibentuknya Satgas P2DD di daerah turut berdampak positif terhadap keuangan daerah tersebut,” ungkapnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Erwin Soeriadimadja menuturkan, peluncuran roadmap sebagai momen penting karena dihadiri oleh seluruh kabupaten kota Se-Propinsi Banten yang akan menjadi semangat bagi Tim TP2DD.
Menurutnya, prinsipnya roadmap didasarkan pada empat pilar yaitu perluasan kanal, pengembangan aplikasi, integrasi CMS dan edukasi/sosialisasi, yang didukung dengan beberapa strategic actions.
“Langkah sinergi bersama TP2DD Se-Propinsi Banten mampu membawa Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) se-Propinsi Banten naik kelas,” ujarnya.
Pihaknya optimis untuk memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi dengan dukungan kuatnya prime mover pengungkit ekonomi Banten. Industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, real estate, dengan tetap memperhatikan sektor pertanian dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta adaptasi cepat terhadap digitalisasi untuk boosting efisiensi dan produktifitas.
“Ekonomi Banten pada akhir tahun cukup baik berada pada kisaran di level 4 sampai 5 persen,” terangnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Banten Muhtarom menyampaikan, Pemprov Banten terus mendukung untuk pengeluaran dan penerimaan transaksi pemerintah daerah. Sehingga masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak dan retribusi dengan cepat dan mudah kapanpun dan dimanapun, di antaranya melalui beragam kanal.
“Kami berharap transaksi non tunai dapat semakin optimal untuk mewujudkan good governance, transparansi, dan akuntabilitas,” jelasnya. (son)
