INDOPOSCO.ID – Partai Golongan Karya (Golkar) saat ini sudah memasuki usia yang ke 57 tahun. Partai dengan lambang pohon beringin ini selalu menjadi papan teratas dalam kancah politik nasional.
Namun pada perjalanannya, oknum kader Golkar seakan tak ada habisnya melakukan tindakan korupsi demi keuntungan pribadi. Sebab tidak sedikit kader Golkar yang menjadi pejabat, terjerat tindakan korupsi. Sehingga mencoreng citra partai adikuasa pada era orde baru tersebut.
Dalam menyambut pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2024 mendatang, Golkar melakukan konsolidasi internal untuk memetakan politik dan menjalankan strategi agar menang. Terlebih, gembar gembor Airlangga jadi Calon Presiden (Capres) sudah digaungkan.
Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing menilai, isu korupsi untuk menjatuhkan Golkar pada momentum Pemilu tidak akan berhasil. Alasannya, mayoritas partai besar ada oknum kadernya yang terlibat korupsi.
“Sederhana melihatnya, mayoritas partai besar yang oknum kadernya terlibat korupsi. Variabel prilaku korupsi menjadi netral, tidak berpengaruh karena ada oknum kadernya yang korupsi,” katanya saat dihubungi, Rabu (20/10/2021).
Lebih jauh Emrus menjelaskan, pencalonan Capres pasti diusung dengan kekuatan partai. Kasus korupsi akan redup lantaran hampir seluruh partai pernah terjerat dengan kader yang korupsi.
Terkecuali, ada pasangan independen yang memiliki integritas tinggi, isu korupsi akan menjadi menarik untuk menjatuhkan lawan politik dari sokongan partai.
“Capres nanti diusung partai, tidak indipenden. Lalu siapa yang akan menggoreng isu korupsi, karena mayoritas oknum kader partai ada yang terlibat korupsi. Kasus korupsi gak laku, kalau digoreng jadi menunjuk diri sendiri. Kalau ada calon independen yang idealis, baru kasus korupsi akan laku,” jelasnya.
Ia berpendapat, untuk menguji integritas kader Golkar maupun partai lainnya, sebaiknya dilakukan test properties oleh akademisi di perguruan tinggi. Kader yang dianggap tidak memiliki integritas, nantinya harus dilarang mencalonkan diri dalam kancah politik.
“Yang harus dilakukan rekrutmen kader dan calon yang akan dicalonkan eksekutif dan legislatif harus ketat. Jika perlu dilakukan pengujian integritas di kampus. Kalau kemampuan tidak diragukanm yang menjadi persoalan integritas,” paparnya.
Sebab selama ini, penilaian dari internal partai selalu mengandalkan sosok yang memiliki pengaruh dengan hegemoni politik internal partai dan kekuasaan.
“Di internal partai yang menentukan lebih mengusung sosok yang memiliki pengaruh kepada partai,” ujarnya. (son)
