INDOPOSCO.ID – Pemerintah harus mulai merencanakan kembali anggaran yang lebih berkelanjutan dengan kebijakan yang mendapat kepercayaan investor setelah stimulus fiskal yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk melawan pandemi Covid-19, Dana Moneter Internasional mengatakan Kamis (7/10/2021).
Tetapi setiap negara wajib menentukan waktu serta kecepatan konsolidasi fiskal yang tepat, tutur IMF dalam laporan pemantauan keuangannya.
Rencana fiskal dibutuhkan untuk mempertimbangkan tahap pandemi, kerentanan finansial yang ada, risiko krisis ekonomi, tekanan populasi yang meningkat, kebutuhan pembangunan, serta kesulitan historis dalam mengumpulkan pendapatan.
Sebuah bab monitor fiskal berjudul “Memperkuat Kredibilitas Keuangan Publik” mengatakan negara-negara bisa mengulur waktu serta membuat stabilisasi utang tidak terlalu menyakitkan dengan berkomitmen pada stabilitas fiskal dan kerangka keuangan jangka menengah yang kredibel.
“Pada saat pemberi pinjaman yakin kalau pemerintah bertanggung jawab secara finansial, pembiayaan defisit besar, serta perpanjangan utang menjadi lebih mudah,” tutur IMF seperti dikutip Antara, Jumat (8/10/2021).
Laporan itu mengatakan penelitian IMF membuktikan kalau negara- negara dengan rencana kerangka keuangan yang kredibel memiliki biaya pinjaman yang lebih rendah serta dapat membuat lompatan besar dalam utang, dengan kelayakan membalikkan pertumbuhan 15 persen selama satu dekade. Plus, guncangan tambahan tidak ada.
Dana merekomendasikan agar negara-negara berkomitmen untuk tujuan fiskal yang luas dengan kebijakan pajak serta pengeluaran yang mendasari untuk 3 sampai 5 tahun ke depan, dengan kebijakan khusus, seperti kenaikan pajak atau menaikkan usia untuk mendapatkan manfaat pensiun.
Aturan fiskal, seperti menjaga defisit anggaran dalam persentase tertentu dari PDB, atau dewan fiskal independen dalam pemerintah dapat menambah kredibilitas, membantunya menambahkan target yang lebih mudah untuk dikomunikasikan.
Tetapi IMF menyatakan rencana fiskal harus cukup fleksibel untuk menstabilkan ekonomi serta menghindari pemotongan investasi publik penting. “Perubahan pajak atau pengeluaran mungkin pra-legislatif dan bergantung pada pemulihan,” tutur IMF.
IMF mengutip pengumuman Inggris kalau tarif pajak perusahaan akan naik pada April 2023 dan stimulus fiskal sementara Israel untuk tunjangan pengangguran diperpanjang terkait dengan pencapaian tingkat pengangguran yang lebih rendah. (mg2)
