INDOPOSCO.ID – 4 Oktober 2021 besok, Provinsi Banten memasuki usia yang ke-21 tahun setelah memisahkan diri dari Jawa Barat. Masih banyak harapan pendiri Banten yang belum terealisasikan.
Salah satunya, masih adanya praktik korupsi di Banten yang tersohor dengan sebutan ‘Tanah Jawara’. Bahkan pada tahun ini, sudah ada empat kasus yang terungkap di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Benten.
“21 tahun ini malah korupsinya muncul lagi. Udah terungkap kasus Ponpes Hibah, kasus lahan Samsat Malingping, masker, kasus FS, ini harus jadi catatan oleh mereka yang di provinsi harus mawas diri,” kata tokoh pendiri Provinsi Banten K.H Embay Mulya Syarief, Minghu (3/10/2021).
K.H Embaya menyebutkan, pejabat yang ada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten diminta agar mawas diri. Sebab dari ukuran manusia, usia 21 tahun sudah dewasa. Artinya, setiap tindakan para pejabat harus dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka kesejahteraan masyarakat.
“Sekarang inikan sudah 21 tahun Banten jadi provinsi, ibarat manusia sudah dewasa. Artinya para aparat di provinsi bekerjanya semakin dengan tanggung jawab orang dewasa,” tuturnya.
Di samping itu juga, angka kemiskinan dan pengangguran di Banten masih tinggi. Perlu kerja keras dan cerdas agar terbebas dari masalah tersebut.
“Sementara kita belum berhasil menurunkan angka kemiskinan, pengangguran. Jadi jangan hanya ngurusin pembangunan fisik, itu penting tapi kalau manusianya tidak dibangun itu merusak pembangunan itu sendiri,” terangnya.
Ia mengungkapkan, pembangunan fisik dan sumber daya manusia (SDM) perlu disinergikan. Sehingga, sikap para pejabatnya sesuai dengan motto Provinsi Banten yakni iman dan takwa, serta berakhlakul karimah. Jadi, motto itu benar-benar diaplikasikan dalam tindakan dan perbuatan, bukan hanya retorika dan slogan.
“Paling tidak simultan, paralel, di samping membangun fisik, membangun karakter manusianya sendiri,” ungkapnya.
Jika ditarik pada sejarahnya, pemisahan Banten dari Jawa Barat agar masyarakat menjadi modern. Maka sudah seharusnya mental pejabat itu memperjuangkan rakyat untuk sejahtera.
“Kenapa Banten harus jadi provinsi? Saya bilang, masyarakat Banten harus jadi modern. Apa itu modern? Profesional dan efisien. Kita ke Bandung tidak efesien. Sekarang malah boros, bocor dengan korupsi harusnya jadi hak rakyat. Sikap mental pejabat cobalah makin merunduk, mereka kan digaji oleh rakyat,” jelasnya. (son)
