INDOPOSCO.ID – Beberapa hari terakhir masyarakat ramai perbincangkan dugaan suap Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar Azis Syamsuddin pada kasus Wali Kota Tanjungbalai.
Hari ini, masyarakat dikejutkan kabar penetapan tersangka Anggota DPR RI Fraksi Golkar yang juga mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) atas dugaan korupsi pembelian gas bumi 2010-2019.
“Sistem di parlemen mempengaruhi mereka bertindak korup. Apalagi tertutupnya akses dan pendapatan mereka, sehingga anggota DPR leluasa melakukan lobi politik dan swasta,” kata Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah melalui gawai, Kamis (16/9/2021).
Hingga saat ini, dikatakan dia, DPR menjadi lembaga paling korup. Para wakil rakyat ini menjadi ahli lobi dan ini kemudian dimanfaatkan oleh swasta untuk mempengaruhi keputusan terkait kepentingannya.
“Penghasilan sebesar apapun akan dianggap kecil oleh anggota DPR, karena mereka harus membiayai proses loyalitas kepada partai dan kelompok tim sukses di daerah pilihan (Dapil) masing-masing,” ungkapnya.
“Uang bersumber parlemen yang diterima anggota DPR lebih dari Rp 4 miliar per tahun ini tidak semua masuk ke kantong DPR,” imbuhnya.
Menurut dia, pendapatan anggota DPR tersebut harus mereka sisihkan untuk mengembalikan donasi ke partai politik (Parpol), timses di Dapil hingga suplai logistik untuk kelompok-kelompok di Dapil.
“Uang-uang ini sebenarnya bisa diputus, asal sistemnya dibangun kuat dengan pembiayaan kegiatan parpol ditanggung negara. Sehingga ada audit secara terbuka penggunaan APBN tersebut,” ungkapnya.
Ia pesimistis anggota DPR di Senayan menyetujui pembiayaan parpol dari APBN. Sebab, mereka ingin terhindar dari audit secara terbuka.
“Jawaban para dewan terhormat ini enteng, tidak mau membebani APBN, padahal mereka tidak mau ada audit terbuka,” tegasnya. (nas)
