INDOPOSCO.ID – Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) mempertanyakan perekrutan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) non Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk sekolah-sekolah negeri di wilayah Banten.
Pasalnya, perekrutan itu dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten bukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten.
Untuk diketahui, sekolah-sekolah yang berada di bawah kewenangan Pemprov Banten adalah SMA/SMK/SKh Negeri.
Jumlah SMA/SMK Negeri di Banten sebanyak 233 sekolah. Sedangkan SKh Negeri sebanyak 8 sekolah. Jadi jumlah total SMA/SMK/SKh Negeri di Banten sebanyak 241 sekolah.
“Ini salah satu bentuk nyata dari carut marutnya pengelolaan pegawai oleh BKD Banten. Apa dasarnya menempatkan guru honorer ke sekolah negeri. Kapan seleksi guru honorer itu dikakukan,” ujar Direktur Eksekutif ALIPP, Uday Suhada, kepada Indoposco.id, Minggu (12/9/2021).
Uday menjelaskan, perekrutan guru non ASN itu diketahui setelah pihaknya mendapat bocoran surat dari BKD Banten dengan Nomor: 800/3401-BKD/2021, Perihal: Penugasan Pegawai Non PNS di Sekolah SMAN/SMKN/SKhN.
Surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 25 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Kepala BKD Banten, Komarudin.
“User kan Dindikbud Banten. Tapi mengapa mereka tidak tahu soal seleksi dalam surat itu,” ujar Uday.
Sementara itu, Kepala BKD Banten, Komarudin, kepada Indoposco.id membenarkan terkait surat tersebut.
Ia mengatakan bahwa BKD akan memverifikasi guru non PNS di sekolah SMA/SMK untuk mengetahui kualifikasinya sesuai mata pelajaran.
Lebih jauh, Komarudin menjelaskan bahwa surat itu merupakan jawaban atas usulan sekolah tentang guru non PNS yang belum masuk, agar mereka ikut sertifikasi.
“Hasil verifikasi BKD terhadap nama-nama yang diusulkan disampaikan dalam surat. Apanya yang salah,” tanya Komarudin.
Sementara itu Kepala Dindikbud Banten, Tabrani mengatakan bahwa terkait guru non PNS tersebut merupakan urusan BKD Banten. (dam)
