INDOPOSCO.ID – Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara sengketa jual beli enam bidang tanah di wilayah Cikande, Kabupaten Serang, Banten, menuai keberatan dari pihak penggugat. Kuasa hukum menilai terdapat sejumlah fakta hukum penting yang belum dipertimbangkan secara menyeluruh dalam putusan tersebut.
Atas dasar itu, tim kuasa hukum penggugat SH dan RT menyatakan tengah mempersiapkan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK). Langkah tersebut akan ditempuh setelah mereka menemukan bukti baru atau novum yang diyakini dapat memperkuat dalil gugatan.
Keberatan tersebut menyusul terbitnya putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 2507 K/Pdt/2026 tertanggal 30 Juli 2026 yang menolak permohonan kasasi dalam perkara transaksi jual beli enam bidang tanah seluas sekitar 11.277 meter persegi di Kampung Kepondoan, Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang.
Kuasa hukum penggugat, Andi Ramlan M, menjelaskan, perkara tersebut berawal dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 21 tertanggal 14 Mei 2013. Dalam perjalanannya, perjanjian tersebut dibatalkan melalui Akta Pembatalan Nomor 17 tertanggal 13 Februari 2014.
Namun, menurut pihak penggugat, pembatalan PPJB dilakukan dengan dasar surat pernyataan yang menyebutkan bahwa proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB) enam bidang tanah tersebut akan dialihkan dan tetap dilaksanakan melalui Camat Cikande.
Dengan demikian, pihak penggugat berpandangan pembatalan PPJB bukan berarti transaksi jual beli berakhir sepenuhnya. Sebab, masih terdapat kesepakatan untuk melanjutkan proses peralihan hak melalui mekanisme berbeda.
“Fakta hukum yang menurut kami sangat penting adalah adanya pernyataan tertulis bahwa proses AJB akan dialihkan dan tetap dilaksanakan di hadapan Camat Kecamatan Cikande. Karena itulah tidak ada klausul pengembalian uang dalam akta pembatalan. Kami menilai fakta ini seharusnya menjadi perhatian serius dalam pemeriksaan perkara sampai pada tingkat kasasi,” ujar Andi ditemui indoposco.id di Komisi Yudisial di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, persoalan kemudian muncul karena proses pengalihan AJB yang dijanjikan disebut tidak pernah direalisasikan. Bahkan, pihak penggugat menduga enam bidang tanah yang menjadi objek transaksi justru dialihkan kepada pihak ketiga, yakni sebuah perusahaan yang dalam persidangan disebut sebagai PT C.
“Fakta lain yang turut dipersoalkan berkaitan dengan keberadaan enam dokumen AJB yang sebelumnya diserahkan kepada notaris,” ungkapnya.
“Dokumen itu kemudian disebut diberikan kepada pihak penjual melalui staf kantor notaris tanpa sepengetahuan pembeli maupun pihak yang sebelumnya memegang dokumen tersebut,” imbuhnya.
Menurutnya, kondisi itu menjadi salah satu persoalan penting karena berpotensi membuka jalan bagi pengalihan hak atas tanah kepada pihak lain. Di tempat yang sama, Kuasa Hukum lainnya Thinton Al Fattah mengatakan, kliennya merasa dirugikan karena setelah pembatalan PPJB tidak pernah menerima pengembalian dana.
Sementara itu, lanjut dia, objek tanah yang sebelumnya diperjanjikan justru disebut telah beralih kepada pihak ketiga. “Klien kami merasa dirugikan karena setelah pembatalan PPJB, tidak pernah ada pengembalian uang sebagaimana lazimnya pembatalan transaksi,” ujarnya.
“Sebaliknya, terdapat fakta bahwa tanah yang sebelumnya diperjanjikan justru beralih kepada pihak ketiga. Hal inilah yang akan terus kami perjuangkan melalui langkah hukum selanjutnya,” sambungnya.
Meski kasasi telah ditolak, tim kuasa hukum memastikan perkara tersebut belum dianggap selesai. Mereka berharap melalui mekanisme PK, bukti baru yang telah ditemukan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi MA untuk meninjau kembali putusan sebelumnya.
Andi menegaskan, pihaknya masih menaruh harapan kepada MA sebagai lembaga peradilan tertinggi untuk memberikan ruang bagi pemeriksaan perkara secara menyeluruh, independen, dan tidak memihak.
“Kami percaya kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya. Melalui upaya Peninjauan Kembali, kami berharap seluruh fakta yang relevan dapat dinilai secara komprehensif sehingga prinsip fair and impartial trial serta due process of law benar-benar terwujud,” ungkapnya.
Ia mengajak masyarakat, kalangan akademisi, media massa, serta pemerhati hukum untuk turut mengawal proses hukum lanjutan tersebut. Mereka berharap penanganan perkara dapat berlangsung transparan dan mengedepankan prinsip keadilan. (nas)
