INDOPOSCO.ID – Pemerintah terus bekerja keras mengatasi masalah kesehatan gizi, salah satunya stunting. Cara mencegah stunting ialah pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan, isu stunting di tingkat pusat hingga kabupaten dan kota sudah cukup mendapat perhatian tinggi. Termasuk perencanaan pencegahan.
“Di tingkat desa untuk perubahan perilaku pelayanan kesehatan terkait pencegahan stunting, seperti layanan pemeriksaan kehamilan atau perawatan bayi baru lahir masih belum terasa gaungnya,” kata Kepala BKKBN Dokter Hasto Wardoyo di Jakarta, Jumat (3/9/2021).
Rencana aksi nasional yang bakal dilakukan, untuk percepatan penurunan stunting melalui pendekatan keluarga berisiko diantaranya melalui banyak hal.
Seperti penyediaan data keluarga berisiko stunting, pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan calon pengantin/calon keluarga berisiko stunting dan audit kasus stunting.
“BKKBN ingin menempatkan diri untuk menjadi pendamping keluarga (sebelum hamil/pra nikah, hamil dan masa interval) dengan dukungan dari Penyuluh KB, Kader, PKK,” imbuh Hasto.
“Kemudian kami mengusulkan kepada Bapak Menkes (Budi Gunadi) agar Bidan ditiap desa itu harus dan wajib ada. Menurut IBI (Ikatan Bidan Indonesia) masih ada desa yang belum memiliki bidan dalam hal ini adalah bidan pemerintah,” tambahnya.
Upaya pencegahan stunting sudah banyak dilakukan melalui intervensi sensitif (sanitasi, air bersih, kemiskinan, pendidikan) dan spesifik (pranikah, hamil, interval).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, pada aspek kesehatan, percepatan penurunan stunting dilaksanakan melalui intervensi spesifik.
“Ditujukan kepada kelompok sasaran, yakni remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” jelas Budi Gunadi.
Intervensi tersebut fokus pada penguatan pelayanan kesehatan dan gizi. Serta dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang di semua level pelayanan, dari posyandu hingga rumah sakit.
“Berbagai upaya penguatan, seperti peningkatan kualitas program, penguatan edukasi kesehatan dan gizi, penguatan manajemen intervensi di puskesmas dan posyandu,” ujar Budi Gunadi.
Terkait dengan pemenuhan satu desa satu bidan, pihaknya akan segera membahasnya untuk menyiapkan Peraturan Menteri Kesehatan sekaligus juga petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk bisa dilaksanakan di Kabupaten dan Kota. (dan)
