INDOPOSCO.ID – Staf Khusus (Stafsus) Presiden RI Joko Widodo, Angkie Yudistia mengatakan Provinsi Banten akan mendapat kuota 18 ribu dosis vaksin Sinopharm untuk Orang Dengan Kecacatan (ODK) atau penyandang disabilitas.
Hal itu disampaikan Angkie pada saat mengunjungi Wakil Gubernur (Wagub) Banten Andika Hazrumy di ruang kerjanya di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu (1/9/2021).
“Kunjungan kami terkait koordinasi pemberian kuota vaksin dari pemerintah pusat untuk ODK di Banten,” kata Angkie.
Angkie menjelaskan vaksin untuk ODK tersebut merupakan hibah dari Uni Emirat Arab (UEA) melalui Presidennya, Khalifah Bin Zayid Al Nahyan kepada Pemerintah RI melalui Presiden Joko Widodo. Secara keseluruhan UEA menghibahkan 450 ribu dosis vaksin Sinopharm kepada Indonesia yang diperuntukkan bagi ODK tersebut.
“Pak Presiden menugaskan saya untuk memastikan pendistribusiannya kepada daerah,” kata Angkie.
Menurut Angkie, selain Provinsi Banten ada 5 provinsi lainnya yang akan mendapatkan alokasi vaksin Sinopharm untuk ODK tersebut. Kelima provinsi tersebut yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.
“Koordinasinya memang harus dilakukan secara intens karena vaksin ini akan expire Oktober 2021,” ujarnya.
Sementara itu, Wagub Andika mengaku Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten siap untuk menggelar vaksinasi bagi ODK dengan vaksin Sinopharm hibah tersebut. Vaksinasi utamanya akan dilakukan di tempat-tempat keberadaan ODK seperti sekolah-sekolah khusus dan panti-panti khusus ODK.
“Dinas Sosial sedang berkoordinasi untuk pelaksanaannya,” kata Andika didampingi Asisten Daerah I Septo Kalnadi dan Kepala Dinas Sosial Nurhana.
Menurut Andika, data Dinas Sosial sendiri saat ini menyebutkan terdapat 27 ribu ODK di Banten.
Dikatakan Andika, ODK memiliki dampak dari adanya pandemi Covid-19 seperti dalam aspek ekonomi, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya.
Karena itu, Pemprov Banten mengajak seluruh pengurus, pengelola, pengasuh/pendamping di balai besar/balai/loka disabilitas dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) disabilitas untuk bahu-membahu membantu memberikan dukungan akses fisik dan asistensi sepanjang diperlukan disabilitas di masa pandemi Covid-19 saat ini.
“Penyandang disabilitas juga dapat dilayani di seluruh fasilitas kesehatan/sentra vaksinasi manapun dan tidak terbatas pada alamat domisili KTP, sesuai SE Menkes tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bagi Masyarakat Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, serta Pendidik dan Tenaga Pendidikan,” ujarnya. (dam)
