INDOPOSCO.ID – Alasan pencopotan Trenggono dari jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), dinilai tidak terbuka. Keputusan itu dilakukan secara tiba-tiba dan mengejutkan publik.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten, Muhlis mengatakan, transparansi dalam memilih pejabat harus dilakukan agar tidak ada asumsi liar di masyarakat.
“Ini yang ingin disampaikan dari awal, bahwasanya dalam rangka memilih siapapun menjadi Kepala OPD didasari dasar the right man in the right place (menempatkan orang sesuai keahliannya),” katanya saat dihubungi, Jumat (27/8/2021).
Ia menerangkan, tidak boleh ada like and dislike dalam menempatkan jabatan. Hal itu akan berdampak pada kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Jangan ada faktor like and dislike. Ini gara-gara tidak ada transparansi capaian kinerja masing-masing OPD. Lebih bagaimana profesionilitas dan masing-masing kapasitas Kepala OPD terlihat berdasarkan kinerja,” terangnya.
Sebab sejauh ini, publik sudah dipertontonkan dengan kegaduhan reformasi birokrasi. Hal itu dapat terlihat dari pengunduran 20 pejabat Dinkes, pelantikan 143 pejabat tidak terbuka, pengunduran Sekda Banten, dan pencopotan Trenggono.
“Publik berhak tahu agar tidak ada asumsi politis, oh ini nggak kompeten, ini berkat tidak adanya transparansi, sehingga semuanya menduga-duga,” ujarnya. (son)
