INDOPOSCO.ID – Usai dikejutkan dengan pengunduran diri Al Muktabar dari Sekda Banten, kini Gubernur Banten Wahidin Halim melakukan rotasi jabatan secara bertahap.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Moch Trenggono dicopot dan dipindahkan menjadi Staf Ahli Gubernur bidang Pembangunan dan Keuangan.
Posisinya digantikan oleh Arlan Marzan sebagai Plt Kadis DPUPR Provinsi Banten, agar roda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap berjalan.
Diketahui, Trenggono dilantik menjadi Kepala DPUPR pada 19 November 2019 atau baru menjabat 1 tahun 10 bulan.
Di mata anak buah, Trenggono dinilai sebagai pemimpin yang murah senyum. Selain itu, pria yang berperawakan tinggi itu selalu menegur dengan cara yang sopan.
“Sopan orangnya mah baik, bagus Pak Trenggono mah. Tegur sapa terus,” kata salah satu pegawai DPUPR Banten yang menolak disebut namanya, Kamis (26/8/2021).
Selama memimpin DPUPR, kepemimpinan Trenggono dinilai profesional dan selalu berjalan sesuai prosedur perundang-undangan.
“Bagus aja (kepemimpinan Trenggono). Nggak tahu, sama saja kalau kita mah pak,” ungkapnya.
Pihaknya mengaku mendengar kabar mulai hari ini Trenggono dilantik dan meninggalkan DPUPR. Namun, barang-barang milik pribadinya belum dikemas. Bahkan, mobil dinasnya masih terparkir di halaman DPUPR.
“Hari ini (pelantikannya) tadi. Masih ada (barang-barang), belum dipindahin,” tuturnya.
Sebelumnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten menyatakan mutasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banten Trenggono berdasarkan evaluasi kinerjanya.
“Pak Trenggono itu sudah hampir dua tahun menjadi Kadis PUPR, dan berdasarkan SE MenpanRB Nomor 5 tahun 2020 mengatakan, bahwa di masa pendemi Covid 19 ini boleh melakukan mutasi ataupun rotasi paling singkat dia sudah menduduki jabatan JPT selama satu tahun.,” ujar Kepala BKD Banten Komarudin.
Menurut Komarudin, mutasi dan rotasi yang dilakukan tetap mengacu kepada ketentuan, dan berdasarkan hasil evaluasi kinerja bidang PUPR oleh gubernur selalu PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).”Itu hasil evalusi kinerja PUPR,” tukasnya. (son)
