INDOPOSCO.ID – Kinerja Kementerian Sosial (Kemensos) terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) Covid-19 mendapat aplaus atau apresiasi dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka. Dia menilai bansos berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) hingga Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT) atau Kartu Sembako memberikan dampak yang cukup signifikan kepada masyarakat.
“Pada saat pandemi ini banyak sekali masyarakat yang terdampak, apalagi ditambah dengan adanya kebijakan PPKM, tetapi Kemensos langsung menanggapi permasalahan tersebut dengan meluncurkan program-program bantuan yang bermanfaat kepada masyarakat,” ujar Diah saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (25/8/2021).
Adapun dalam rapat tersebut, Mensos Risma memaparkan penambahan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) I untuk penambahan Bantuan Sosial Tunai (BST), yang mana selama dua bulan, yakni Mei-Juni untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp300.000 per bulan atau total Rp6 triliun, dan penyaluran melalui PT Pos Indonesia sebesar Rp138,5 miliar.
Dari sana, masih ada sisa bantuan yang belum terealisasi sebesar Rp3.821.678.325.000, sehingga diperlukan penambahan sebesar Rp2.316.312.675.000.
Kemudian penambahan anggaran BA BUN II sebesar Rp13.397.297.200.000 untuk sisa bantuan sosial yang belum terealisasi sebesar Rp1.202.702.800.000 dalam rangka penambahan alokasi Kartu Sembako selama dua bulan yakni Juli-Agustus bagi 18,8 juta KPM sebesar Rp200.000 per bulan, yakni total Rp7,520 triliun. Sehingga diperlukan tambahan Rp6.317.297.200.000.
Selain itu untuk program Kartu Sembako Usulan Pemerintah Daerah bagi 5,9 juta KPM selama enam bulan, yakni Juli-Desember sebesar Rp200.000 per bulan sebesar Rp7,080 triliun.
Komisi VIII DPR RI dalam rapat tersebut secara garis besar mendukung peningkatan anggaran di Kementerian Sosial. Wakil rakyat berpendapat, tugas-tugas Kemensos dalam penanganan dampak pandemi masih sangat ditunggu dan dibutuhkan masyarakat miskin dan rentan.
Risma dalam kesempatan tersebut meminta jadwal untuk penyaluran penambahan anggaran tersebut, karena dikhawatirkan terdapat masyarakat memerlukan bantuan yang diperkirakan akan rentan saat memasuki September. “Kami meminta jadwal untuk penyaluran ini,” ucap Risma dilansir Antara. (aro)
