INDOPOSCO.ID – Proyek Percepatan Reforma Agraria (PPRA) yang dirancang oleh pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) c.q. Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR) terus menunjukkan peningkatan.
Hal ini terlihat dari capaian tiga komponen utama yang ada pada pelaksanaan one map project, di antaranya Pemetaan Partisipatif dan Reforma Agraria; Infrastruktur Data Geospasial untuk Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan dan Alam; dan Manajemen Proyek, Pengembangan Kelembagaan dan Monitoring.
Dalam perkembangan pelaksanaannya, di tahun 2021, pelaksanaan komponen pemetaan partisipatif melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang melibatkan Partisipasi Masyarakat (PM) sudah hampir memenuhi target.
“Di fase 3 pelaksanaan PTSL PM, dari target 1,3 juta bidang, kita berhasil menghasilkan 1.082.278 bidang,” ungkap Dony Erwan, Direktur _Project Management Unit_ (PMU) PPRA, dalam laporannya pada kegiatan _Update_ Kemajuan Realisasi Dana PMU PPRA yang dilaksanakan secara daring dan luring pada Senin (23/08/2021).
Menanggapi laporan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil menyoroti beberapa hal terutama terkait dengan kualitas produk yang dihasilkan.
“Terkait dengan kualitas, karena mayoritas proyek ini berjalan di kawasan hutan jadi jangan sampai ke depan muncul masalah-masalah baru, perlu dijaga dari segi kualitas. Jadi bukan target-target kuantitatif saja yang kita capai, tapi perlu juga kita jaga kualitasnya karena itu yang utama,” ujarnya melalui pertemuan daring.
Terkait dengan batas kawasan hutan, Sofyan A. Djalil menekankan penting sekali peran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Perlu adanya kesepakatan bersama terkait batas kawasan hutan sehingga dapat meminimalisir risiko adanya kriminalisasi bagi pegawai Kementerian ATR/BPN.
“Ini penting sekali KLHK sepakat, kalau belum ada kesepakatan, ayo kita lakukan kerja sama dengan Ditjen terkait di KLHK, jangan sampai batas kawasan hutan menjadi masalah lain,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.
Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyoroti terkait Penguatan Kerangka Kebijakan, Hukum dan Kelembagaan yang termasuk ke dalam komponen ketiga. Ia menuturkan, dengan adanya Staf Ahli Menteri ATR/KBPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat yang baru dilantik beberapa waktu lalu dapat mengoptimalkan subkomponen tersebut.
“Mungkin nanti kita punya program baru, saya mau melihat tentang bagaimana penataan hukum adat dan tanah adat di Papua. Barangkali bisa dipertajam untuk mendukung komponen ini,” ucap Sofyan A. Djalil.
Menteri ATR/Kepala BPN juga berharap melalui program PPRA ini dapat memberikan manfaat bagi program-program lintas sektor. Salah satunya untuk program revitalisasi sawit rakyat. “Sekarang ada program untuk revitalisasi sawit rakyat. Salah satu persyaratannya adalah adanya sertipikat tanah. Barangkali dengan partisipatoris kita bisa petakan tanah-tanah sawit masyarakat supaya bisa digunakan untuk revitalisasi,” tutur Sofyan A. Djalil
Untuk mengoptimalkan program PPRA, Menteri ATR/Kepala BPN juga imbau agar perkuat program pemberdayaan masyarakat. Ia memberikan gambaran bila program pemberdayaan masyarakat akan semakin berhasil jika disinergikan dengan program Mekar yang diluncurkan PT PNM. “Program Mekar itu sangat bagus dan efektif sekali. Mungkin bisa kita sinergikan masyarakat pedesaan itu di-_organize_ dalam Mekar dengan program pemberdayaan kita ini, sehingga apa yang bisa dilakukan masyarakat di pedesaan sekalian dengan pengarusutamaan gender dan inklusif itu bisa tercapai,” pungkas Sofyan A. Djalil.
Hadir secara luring, Direktur Jenderal SPPR, Adi Darmawan; Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ditjen SPPR dan Tim Konsultan PMU PPRA. Sementara itu, peserta kegiatan pada pertemuan daring dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra; beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pusat; dan Ketua Tim Kendali PTSL. (wib)
