INDOPOSCO.ID – Keberhasilan pemberantasan mafia tanah tidak hanya diukur dari pengungkapan kasus dan penindakan pelaku, tetapi juga dari kemampuan mencegah kejahatan serupa terulang di masa mendatang. Hal tersebut menjadi pesan utama Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, saat menutup Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan pada Jumat (13/11/2026) di Jakarta.
Pesan tersebut dibacakan secara langsung oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap celah yang kerap dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan pertanahan.
“Keberhasilan memberantas mafia tanah hari ini harus menjadi fondasi untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih tangguh di masa depan. Persoalan mendasar yang harus kita jawab bukan hanya siapa yang melakukan kejahatan, tetapi juga mengapa kejahatan tersebut masih dapat terjadi,” ujar Iljas Tedjo Prijono.
Untuk mewujudkan sistem pertanahan yang lebih tangguh, Dirjen PSKP mengusulkan tiga langkah strategis pasca-Rakor. Langkah pertama yakni menjadikan hasil penegakan hukum sebagai dasar pembenahan tata kelola pertanahan agar setiap perkara yang terungkap menjadi pembelajaran dalam mengidentifikasi modus kejahatan dan kelemahan sistem.
Langkah kedua adalah memperkuat kepastian hukum melalui peningkatan kualitas data serta integritas pelayanan publik. Upaya ini mencakup pengembangan data pertanahan yang akurat, sistem yang transparan dan akuntabel, hingga akselerasi digitalisasi guna memperketat keamanan data, memperkuat jejak audit, sekaligus mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.
“Teknologi yang baik tetap membutuhkan aparatur yang berintegritas. Karena itu, pembenahan sistem dan penguatan integritas harus berjalan beriringan. Kita perlu memastikan bahwa setiap proses pelayanan dan pengelolaan pertanahan dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan,” jelas Dirjen PSKP.
Langkah ketiga difokuskan pada penguatan sinergi antarpenegak hukum dengan tetap mengedepankan ketepatan dan kehati-hatian dalam menangani setiap perkara. “Saya mengapresiasi kerja sama Kementerian ATR/BPN, kepolisian, dan kejaksaan yang telah berjalan selama 9 tahun melalui forum koordinasi ini. Ke depan, sinergi harus semakin efektif dalam memperkuat penyelesaian perkara dan memperkuat pencegahan,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, melaporkan bahwa dari total 120 target operasi (TO) tahun 2026, Satgas Anti-Mafia Tanah telah berhasil menyelesaikan 100 kasus dengan menetapkan 151 tersangka. Melalui pengungkapan tersebut, negara berhasil menyelamatkan lahan seluas 110.046.567 meter persegi dengan nilai potensi kerugian mencapai Rp5,77 triliun lebih.
“Ke depan, Satgas Mafia Tanah sangat diharapkan untuk menangani kasus-kasus yang sifatnya potensial, bukan kasus-kasus yang sifatnya biasa atau umum. Ini menunjukkan bahwa kita serius dalam memberantas mafia tanah,” tegas Hendra Gunawan. (srv)
