INDOPOSCO.ID – Program Recirculating Aquaculture System (RAS) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi sorotan. Dosen Ilmu Politik Universitas Jakarta (UNIJA), Faizul Ibad, mendesak pemerintah membuka secara transparan struktur anggaran dan mekanisme pelaksanaan program tersebut.
Sorotan itu muncul setelah adanya dugaan perbedaan nilai anggaran yang cukup besar. Nilai program disebut mencapai Rp1,6 miliar per titik, sedangkan alokasi pekerjaan di tingkat desa hanya berkisar Rp400 juta hingga Rp520 juta.
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp1,08 miliar hingga Rp1,2 miliar untuk setiap titik pembangunan. Faizul mempertanyakan ke mana aliran dana tersebut dan siapa saja pihak yang menerima pembayaran.
“Kalau nilai anggaran per titik mencapai Rp1,6 miliar, sementara pekerjaan yang dialokasikan kepada desa hanya sekitar Rp400 juta sampai Rp520 juta, berarti ada selisih lebih dari Rp1 miliar. Pertanyaan mendasarnya sederhana: ke mana aliran dana tersebut?” ujar Faizul dalam keterangan, Sabtu (14/11/2026).
Dia menjelaskan, RAS merupakan teknologi budidaya ikan modern dengan sistem sirkulasi dan pengolahan air berulang. Program ini semula diharapkan mampu meningkatkan produktivitas perikanan sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, KKP menjalin kontrak dengan PT AK sebagai kontraktor utama. Selanjutnya, perusahaan tersebut menunjuk sejumlah subkontraktor untuk mengerjakan proyek di berbagai daerah, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung.
Faizul menilai, mekanisme kontrak dan pembagian pekerjaan tersebut harus dibuka kepada publik. Termasuk rincian biaya pengadaan teknologi, instalasi, manajemen proyek, pajak, hingga keuntungan perusahaan agar selisih anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Dia juga meminta aparat pengawasan dan penegak hukum menelusuri seluruh rantai penggunaan anggaran. Pemeriksaan perlu mencakup nilai kontrak KKP, pembayaran kepada kontraktor utama, nilai kontrak subkontraktor, hingga dana yang benar-benar digunakan untuk pembangunan fasilitas RAS di desa.
Di sisi lain, ia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berujung pada kriminalisasi kepala desa dan perangkat desa yang hanya bertindak sebagai pelaksana di lapangan. Menurutnya, tanggung jawab harus dibedakan antara pengambil keputusan pengadaan, pengelola anggaran, dan pelaksana pekerjaan.
Dia mendesak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap program RAS di lingkungan KKP. Dia meminta kementerian terkait menjelaskan secara terbuka perbedaan nilai anggaran dan pekerjaan yang diterima desa, termasuk mekanisme pembayaran kepada seluruh pihak.
“Presiden Prabowo harus memastikan program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai program yang dirancang untuk membangun ekonomi desa justru menyisakan tanda tanya besar mengenai penggunaan anggarannya. Jika ada penyimpangan, harus ditindak sesuai hukum,” ujarnya. (nas)





















