INDOPOSCO.ID – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berupaya penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) tahun 2021 lebih tepat sasaran. Salah satunya dengan menerapkan prinsip clear and clean, yakni clear dari sisi regulasi dan clean dari sisi data.
Pernyataan tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi dalam keterangan, Kamis (19/8/2021).
Menurut Anwar, penerapan prinsip clear and clean tersebut agar pelaksanaan BSU tidak bertabrakan dengan regulasi lain, serta tidak terjadi duplikasi data.
Sehingga, dikatakan Anwar, penerima BSU tidak akan menerima bantuan sosial (Bansos) program Kartu Prakerja, tidak akan menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pemerintah Usaha Mikro (BPUM).
“Kami optimistis bila clean dan clear ini bisa dikawal dengan baik, maka pelaksanaan BSU akan jauh lebih baik dari tahun sebelumnya,” terangnya.
Perlu diketahui, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan yang dihimpun dari berbagai provinsi di wilayah Jawa dan Bali, dari total pekerja pada kategori sektor kritikal, esensial, dan nonesensial, sebanyak 24,66 persen pekerja atau buruh berpotensi ter-PHK dan 23,72 persen berpotensi dirumahkan. (nas)
