INDOPOSCO.ID – Pembatasan kegiatan di tempat ibadah dengan wajib vaksin tidak adil dan diskriminatif. Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Ketua FPKS DPR RI Mulyanto dalam keterangan, Sabtu (14/8/2021).
Ia meminta pemerintah fokus dalam pemenuhan vaksinasi dengan menyediakan vaksin Covid-19. Sebab, hingga saat ini pemerintah tidak mampu melayani vaksinasi kepada masyarakat.
“Kita tolak kebijakan ini. Pemerintah fokus saja dalam penuhi ketersediaan vaksin, jangan malah memberlakukan sertifikat vaksin untuk salat berjamaah,” ungkapnya.
Ia menilai, pemerintah terlalu jauh ikut campur dalam hal teknis peribadatan umat beragama. Sebab, vaksinasi bukan membuat orang menjadi kebal dan tidak terinfeksi virus atau tidak menularkan virus kepada orang lain.
“Vaksin hanya membuat orang memiliki antibodi, sehingga kalau terinfeksi tidak menimbulkan efek fatal,” ucapnya.
Ia menegaskan, pemerintah seharusnya merumuskan kebijakan yang akurat berdasarkan scientific based, bukan sekadar coba-coba. Pasalnya, belakangan pemerintah terkesan asal bicara atau asal bunyi (asbun) dalam membuat kebijakan.
“Sebelumnya ada soal testing, lalu soal indikator kematian, sekarang soal syarat sertifikat vaksin untuk ibadah,” bebernya. (nas)
