INDOPOSCO.ID – Syarat sertifikat vaksinasi Covid-19 untuk berkunjung ke mal, mengundang pro kontra dari banyak pihak. Mengingat program vaksinasi di Jakarta dan beberapa daerah belum menyasar semua lapisan masyarakat.
Pemerintah melakukan pelacakan digital atau digital tracing menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Pelaksanaan pelacakan digital dilakukan setiap pengunjung mal, pusat perdagangan, dan pusat perbelanjaan lainnya.
Dari pemindaian tersebut, akan terlihat apakah pengunjung mal sudah tervaksinasi atau sudah tes polymerase chain reaction (PCR) atau belum.
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai, aturan sertifikat vaksin bagi pengunjung mal bakal memberatkan masyarakat. Pasalnya, sebagian warga belum menerima vaskinasi Covid-19.
“Ini membebani masyarakat, karena ada masyarakat kita yang dengan alasan tertentu tidak bisa divaksin,” kata Trubus kepada Indoposco di Jakarta, Kamis (12/8/2021).
Terlebih riwayat terkonfirmasi positif menjadi satu dari beberapa kriteria yang membuat seseorang tidak boleh divaksin. Sehingga harus sudah sembuh minimal 3 bulan.
“Ada masyarakat kita juga yang sudah perah terinfeksi Covid-19, itu minimal 3-4 bulan baru bisa divaksin. Jadi kalau diterapkan kebijakan itu terus mereka bagaiamana,” ujarnya.
Bila aturan tersebut tetap dijalankan, maka nasib mereka yang tidak punya akses vaksinasi maupun penyintas Covid-19 bakal tidak bisa berkunjung ke pusat perbelanjaan.
Menurutnya, jika bersikukuh menerapkan aturan sertifikat vaksin maka seluruh warga harus menerima vaskinasi. “Jadi kalau mau diterapkn seperti itu syaratnya 1, masyarakat harus divaksin,” cetusnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melaporkan sebanyak 7.209.473 orang atau 81,8 persen telah disuntik dosis pertama. Sedangkan dosis kedua mencapai 2.321.531 orang atau 26,3 persen. Angka itu belum mencakupi seluruh warga Jakarta.
“Di Jakarta penduduk yang sudah divaksin 7,2 juta. Sementara jumlah penduduk Jakarta 11 juta lebih. Jadi masih ada 4 juta penduduk yang belum divaksin,” beber Trubus.
Belum lagi, kekhawatirannya bakal adanya sertifikat vaksin palsu jika aturan tersebut diberlalukan tanpa dipertimbangkan kembali. “Saya khawatir munculnya sertifikat palsu,” cetus Trubus.
Ia menambahkan, kalau syarat sertifikat vaksinasi berkunjung ke mal akan diikuti oleh ketentuan lain. Mengurus indentitas, kartu tanda penduduk misalnya.
“Ini bisa jadi ladang pemalakan. Ngurus KTP saja masih banyak yang pungli. Apalagi kalau ada prasyaratan kartu vaksin bakal nambah lagi (pungli),” tandasnya. (dan)
