• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Nasional

Penyaluran Vaksin Harus Berbasis Risiko dan Target Prioritas

Redaksi Editor Redaksi
Kamis, 5 Agustus 2021 - 15:57
in Nasional
vaksinasi

Ilustrasi - Seorang warga sedang divaksin Covid-19. Foto: indoposco.id/Safar

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Pemerintah harus memastikan stok vaksin dalam negeri aman. Dan memprioritaskan distribusi ke daerah. Pernyataan tersebut diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher melalui gawai, Kamis (5/8/2021).

Dia mempertanyakan target pemerintah tiga hingga lima juta dosis suntikan per hari. Sementara stok vaksin saat ini terbatas.

BacaJuga:

Dilakukan Terstruktur, Menteri PPPA Ingatkan Pemberdayaan Perempuan Lalui Sektor Pendidikan

RKP 2026 Usung Kedaulatan Pangan dan Energi, Begini Penjelasan Menteri PANRB

Divonis Bebas, Anwar Sitepu: Bentuk Keadilan untuk Pekerja Kreatif

“Di sejumlah daerah keluhan kosongnya vaksin. Ini jangan sampai menghambat pembentukan herd imunity,” katanya.

Untuk pemenuhan vaksin nasional, menurut dia, pemerintah harus memiliki strategi dan upaya ekstra percepatan pengadaan vaksin. Seperti melalui skema vaksin hibah dari WHO atau negara sahabat lainnya.

“Kita bisa optimalkan peran sebagai anggota Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) agar lebih banyak mendapatkan stok vaksin gratis,” imbuhnya.

Ia mengatakan, pemerintah harus meningkatkan kapasitas produksi vaksin dalam negeri dengan mengolah vaksin bentuk bulk. Sehingga, menjadikan vaksin tersebut siap suntik.

“Pemerintah harus mendorong industri farmasi dalam negeri meningkatkan kapasitas produksi agar vaksin dalam bentuk bulk, bisa segera diolah menjadi vaksin siap suntik,” ungkapnya.

Untuk memastikan pemenuhan vaksin di daerah, ujar Netty, pemerintah harus memeriksa proses distribusi vaksin. Sehingga tidak ada lagi daerah yang mengeluhkan stok vaksin menipis atau habis.

“Pastikan penyaluran vaksin merata dan berbasis pada risiko dan target prioritas atau public health (kesehatan masyarakat), bukan pada ekonomi maupun politik,” terangnya.

Apalagi, dikatakan Netty, saat ini tingginya risiko dan angka kasus tidak hanya terjadi di Jawa- Bali. Oleh karena itu, daerah di luar Jawa-Bali harus mendapat perhatian yang proporsional dalam pendistribusian vaksin. (nas)

Tags: penyaluran vaksinStok Vaksinvaksin

Berita Terkait.

Dilakukan Terstruktur, Menteri PPPA Ingatkan Pemberdayaan Perempuan Lalui Sektor Pendidikan
Nasional

Dilakukan Terstruktur, Menteri PPPA Ingatkan Pemberdayaan Perempuan Lalui Sektor Pendidikan

Rabu, 1 April 2026 - 22:34
RKP 2026 Usung Kedaulatan Pangan dan Energi, Begini Penjelasan Menteri PANRB
Nasional

RKP 2026 Usung Kedaulatan Pangan dan Energi, Begini Penjelasan Menteri PANRB

Rabu, 1 April 2026 - 20:52
RKP 2026 Usung Kedaulatan Pangan dan Energi, Begini Penjelasan Menteri PANRB
Nasional

Divonis Bebas, Anwar Sitepu: Bentuk Keadilan untuk Pekerja Kreatif

Rabu, 1 April 2026 - 19:21
ASN Bekerja 4 Hari dan Jumat WFH, Mendikdasmen: Kegiatan Belajar Mengajar Seperti Biasa
Nasional

ASN Bekerja 4 Hari dan Jumat WFH, Mendikdasmen: Kegiatan Belajar Mengajar Seperti Biasa

Rabu, 1 April 2026 - 19:09
Kementerian ATR/BPN Dukung Swasembada Pangan Lewat Penguatan Kebijakan LBS, LP2B, dan LSD
Nasional

Wamenkop Tekankan Pentingnya Koordinasi dan Komunikasi Bersama dengan Agrinas di Ruang Publik

Rabu, 1 April 2026 - 18:02
Kementerian ATR/BPN Dukung Swasembada Pangan Lewat Penguatan Kebijakan LBS, LP2B, dan LSD
Nasional

Dianugerahi Doktor Honoris Causa KMOU, Ini Pesan Ketua DPD RI 

Rabu, 1 April 2026 - 17:41

BERITA POPULER

  • Kekuatan Kolaborasi Tumbuhkan Penghimpunan Ramadan 1447 H Dompet Dhuafa Lampaui 15%

    Jelang FIFA Series, Jay Idzes Bocorkan Atmosfer Baru Timnas Indonesia

    1241 shares
    Share 496 Tweet 310
  • Warga Aceh Dikeroyok di Polda Metro Jaya, DPD RI: Ini Tamparan Keras bagi Penegakan Hukum

    1082 shares
    Share 433 Tweet 271
  • Rehabilitasi Pascabencana Sumatera, Tito Minta Daerah Aman Bantu Daerah Rusak Parah

    953 shares
    Share 381 Tweet 238
  • Kemnaker: Ratusan Aduan Pelanggaran THR, 173 Kasus Sudah Selesai dan 1.400-an Berproses

    901 shares
    Share 360 Tweet 225
  • DPR Minta OJK yang Baru Segera Tangani Kasus Dana Syariah Rp2,47 Triliun

    792 shares
    Share 317 Tweet 198
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.