INDOPOSCO.ID – Ombudsman Republik Indonesia membuka Posko Pengaduan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2021 untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur, transparan, serta akuntabel.
“Posko pengaduan itu tidak hanya ada di kantor pusat Ombudsman di Jakarta, namun juga dibuka di kantor perwakilan di 34 provinsi,” tutur Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng seperti dikutip Antara, Selasa (3/8/2021).
Dalam pertemuan yang berlangsung secara virtual, Robert menerangkan bahwa para pelamar bisa mengakses posko pengaduan lewat tautan bit.ly/pengaduanCASN2021. “Tautan itu dibuat sebagai salah satu bentuk respons cepat Ombudsman dalam menangani laporan serta aduan dari warga. Kami berkomitmen meningkatkan responsivitas dan efektivitas pelaksanaan tugas Ombudsman,” kata Robert.
Untuk pengaduan melalui internet, Robert menerangkan para pengadu diarahkan mengisi formulir serta menyiapkan beberapa persyaratan, antara lain scan/ foto KTP, dokumen registrasi kartu SSCASN, serta bukti-bukti yang berkaitan dengan aduan.
Ombudsman menerima laporan serta aduan dari 3 pihak, yaitu perorangan/korban langsung, kelompok masyarakat yang menjadi korban langsung, serta pihak-pihak yang menerima kuasa dari korban, kata Robert.
Beliau menjelaskan laporan atau aduan kepada Ombudsman hanya bisa dilakukan setelah pelapor melaporkan hal itu ke instansi bersangkutan.
Setidaknya ada 6 tahapan penanganan aduan yang akan dilakukan oleh Ombudsman, ujarnya.
Pertama, pelapor diharapkan membuat laporan kepada helpdesk instansi bersangkutan. Kedua, pelapor menyampaikan laporan/keberatan/sanggahan atas ketidaklulusannya pada seleksi CASN kepada Ombudsman melalui posko pengaduan secara fisik maupun virtual.
Ketiga, apabila aduan dilayangkan melewati masa sanggah, maka laporan itu diberikan terlebih dulu kepada instansi bersangkutan. Keempat, Ombudsman akan memverifikasi syarat serta isi laporan. Apabila ada persyaratan yang belum dipenuhi, maka laporan akan tercatat sebagai konsultasi non pelaporan dan tidak diperiksa.
Kelima, Ombudsman akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan. Terakhir, Ombudsman akan berkoordinasi dengan instansi yang menjadi terlapor.
Laporan-laporan yang diterima Ombudsman terkait dengan dugaan maladministrasi pada proses seleksi CASN, papar dia.
Perbuatan yang dapat disebut sebagai maladministrasi, antara lain perilaku melawan hukum, penyimpangan terhadap prosedur, penyalahgunaan kewenangan, inkompetensi, ketidakpatutan, penundaan berkepanjangan, serta diskriminasi, kata Robert. (mg2/wib)
