INDOPOSCO.ID – Pemerintah harus evaluasi menyeluruh penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat. Jangan hanya gonta ganti istilah.
Pernyataan tersebut diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani Aher melalui gawai, Kamis (22/7/2021).
Evaluasi menyeluruh tersebut, menurutnya untuk mengukur efektivitasnya, bukan hanya gonta-ganti istilah. Pasalnya, jumlah testing turun drastis hingga 68 persen dalam tiga hari terakhir.
“Tapi angka positivity rate kita juga meningkat hingga 30 persen dalam sepekan terakhir,” bebernya.
Dia menyebut, klaim kasus mengalami penurunan, tidak bermakna apa-apa jika testing rendah. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki indikator kuantitatif dalam mengukur keberhasilan PPKM.
“Misalnya, berapa rerata tingkat BOR yang bisa ditolerir, berapa banyak pasien isolasi mandiri (isoman) yang terpantau, bagaimana dengan ketersediaan obat, sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan (nakes), oksigen, alat pelindung diri (APD) dan alat kesehatan (alkes) lainnya,” terangnya.
Data kuantitatif tersebut penting diperhatikan, lanjut Netty, mengingat lonjakan kasus dan perluasan pandemi juga diukur secara angka.
“Bagaimana pemerintah dapat membangun kepercayaan publik bahwa PPKM efektif jika kurang didukung angka statistik yang jelas dan transparan,” tegasnya.
Dia juga mempertanyakan terkait pencairan insentif nakes dan klaim rumah sakit dan perhatian terhadap nakes.
“Baru-baru ini kita mendengar nakes mengundurkan diri, bahkan ada meme sindiran ironis dari petugas yang mengurus jenazah. Pemerintah perlu introspeksi dan membenahi managemen penanganan pandemi ini dengan sungguh-sungguh,” imbuhnya. (nas)
