INDOPOSCO.ID – Pemerintah menyatakan, alasan mengubah nama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menjadi PPKM Level 4, menyusul perpanjangan pengetatan aktivitas masyarakat itu.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, perubahan nama itu merupakan perintah langsung Presiden Joko Widodo, supaya lebih sederhana.
“Presiden perintahkan agar tidak lagi pakai nama PPKM Darurat ataupun Mikro. Kita gunakan yang sederhana, PPKM Level 4 yang berlaku hingga 25 Juli,” kata Luhut dalam jumpa pers daring yang disiarkan kanal Youtube Perekonomian RI, Rabu (21/7/2021) malam.
Pemerintah akan mengubah format PPKM. Pembatasan dibagi dalam empat level, yaitu level 1, level 2, level 3, dan level 4. Dia menyebut kebijakan itu merujuk kriteria yang disampaikan Badan Kesehatan Dunia (WHO).
Untuk level PPKM akan ditentukan dengan sejumlah indikator penanganan Covid-19 Dari laju transmisi. Lalu, respons sistem kesehatan serta kondisi sosiologis masyarakat. “Jadi, kondisi sosiologis masyarakat itu menjadi sangat penting,” terang Luhut.
Pelaksanaan PPKM level 4 akan kembali dievaluasi setelah tanggal 25 Juli. Pemerintah membuka opsi pelonggaran merujuk pada status level kabupaten/kota.
“Kita akan melihat data-data sehingga sampai 26 Juli, akan dilakukan relaksasi secara bertahap di beberapa daerah apabila menunjukkan perbaikan dari semua sisi,” tuturnya.
Pemerintah tidak lagi menggunakan istilah PPKM Darurat di wilayah Jawa-Bali. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri terbaru istilahnya menjadi PPKM Level 4.
Ketentuan itu tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 22/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Coronan Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.
Inmendagri tersebut mengatur, sejumlah daerah yang masuk kriteria level 3 dan 4 harus menerapkan PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021. Serta mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa. (dan)
