INDOPOSCO.ID – Ekonom Senior Center Of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai kebijakan memperpanjang PPKM Darurat bisa mengganggu aktivitas perekonomian nasional.
“Jika diperpanjang hingga 2 minggu, berarti hampir satu bulan aktivitas perekonomian terganggu. Dengan begitu ada sebagian industri yang berpotensi terdampak, seperti industri tekstil,” ujar Yusuf di Jakarta, Senin (19/7/2021).
Ia menambahkan beberapa pos ekonomi selain industri juga akan mengalami akibat dari kebijaksanaan tersebut, seperti jasa makanan minuman serta akomodasi.
Potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada jenis jenis pekerjaan itu kemungkinan akan terjadi apabila pemerintah memperpanjang kebijakan PPKM.
Yusuf mengingatkan pada saat PPKM berakhir ada rentang waktu transisi sebelum kegiatan perekonomian kembali bergeliat. Periode peralihan itu biasanya berjalan selama satu sampai dua bulan.
Dalam masa tunggu itu, kegiatan perekonomian belum akan membaik seperti sebelum penerapan PPKM Darurat.
“Sementara pelaku usaha harus menanggung ongkos produksi, penghasilan belum akan membaik sebab permintaan barang dan jasa dari masyarakat belum terjadi. Dalam periode inilah potensi efisiensi berpotensi dilakukan salah satunya dengan cara PHK,” tutur Yusuf.
Guna menekan laju PHK, lanjut dia, pemerintah dan pelaku usaha maupun industri perlu burden sharing beban yang ditanggung, semisal beban biaya listrik maupun air.
Biaya lain yang dapat berbagi beban yaitu Pajak Bumi dan Gedung (PBB). Selama periode waktu PPKM dan setelahnya satu atau dua bulan dengan memberikan subsidi listrik maupun insentif PBB.
“Pasti metode di atas, perlu diawali dengan memastikan penindakan di sisi kesehatannya sudah optimal dengan cara mempercepat vaksinasi, perbanyak tes, sampai law and enforcement yang lebih tegas pada penerapan 5M,” ucap Yusuf.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali yang dimulai sejak 3 Juli 2021 akan selesai pada Selasa besok ( 20/7/2021).
Akan tetapi, pemerintah secara resmi belum memutuskan akan mencabut kebijakan maupun justru memperpanjangnya hingga genap sebulan bahkan lebih. Pemerintah sedang mencari formula agar kebijakan PPKM Darurat tidak menyusahkan masyarakat dan pelaku bisnis di Indonesia. (mg2)
