INDOPOSCO.ID – Ekonom Bima Yudhistira menuturkan, dari hasil evaluasi penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pertama ditemukan masalah. Masalah tersebut di antaranya tidak adanya perlindungan sosial yang mencukupi.
“Akibatnya apa? Masyarakat akan sulit patuh kepada kebijakan PPKM,” tegas Biman Yudhistira dalam acara daring, Senin (19/7/2021).
Hal ini pun terjadi serupa pada penerapan PPKM Darurat saat ini. Masyarakat banyak melakukan aktivitas di luar rumah.
“Alasan mereka konkret, yakni mencari pekerjaan. Karena pekerjaa tersebut tidak dikompensasi oleh pemerintah,” katanya.
Pemerintah pada PPKM Darurat, menurut dia menaikkan nilai untuk perlindungan sosial. Namun, bila dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB), anggaran perlindungan sosial hanya 1,1 persen dari PDB.
“Minimum itu 1,5 persen dari PDB. Apalagi proses pencairan bantuan sosial (bansos) yang realtif lamban,” ungkapnya.
“Pemerintah mengumumkan penerapan PPKM Darurat dulu, baru bansos cair. Dan ini tidak bisa diterima oleh masyarakat,” imbuhnya.
Lebih jauh dia mengungkapkan, di masa penerapan PPKM Darurat masyarakat tidak hanya membutuhkan makan dan minum saja. Bagi pelaku usaha mikro membutuhkan kompensasi dari pemerintah.
“Kita seharusnya belajar dari negara Malaysia. Mereka melakukan lockdown, pelaku usaha mikro yang bekerja dari diberikan subsidi internet dan subsidi ongkos kirim,” terangnya.
“Dan ini yang absen pada penerapam PPKM Darurat kita. Seharusnya pemerintah memperhatikan ini untuk membantu masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro,” imbuhnya. (nas)
