INDOPOSCO.ID – Aliran dana yang diterima mantan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Barat Gusmin Tuarita (GTU) terus didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diduga menerima suap senilai Rp27 miliar dengan menyalahgunakan wewenangnya. Selain itu, dia juga diduga melakukan pencucian uang hasil korupsi.
“Kami telah memeriksa GTU dalam kapasitasnya sebagai tersangka,” tutur Plt juru bicara KPK, Ipi Maryati Kuding, dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (17/7).
Tim penyidik terus mendalami aliran dana yang diterima tersangka dari sejumlah pemohon izin Hak Guna Usaha (HGU) untuk tanah. Tersangka yang menerima aliran dana diduga melakukan pencucian uang dengan cara pembelian sejumlah aset.
Seperti diketahui, pada 24 Maret 2019 lalu, KPK menahan GTU serta mantan Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor BPN Wilayah Kalbar Siswidodo (SWD). Setelah ditangkap, pada November 2019 kedua pejabat BPN tersebut naik status menjadi tersangka.
Gusmin di kala m njabat Kakanwil BPN Kalbar serta sebelumnya Kakanwil BPN Jawa Timur diduga menyalahgunakan wewenangnya dalam memberikan hak atas tanah sejumlah pengusaha.
Untuk melancarkan niat tersebut, Gusmin mengajak serta Siswidodo untuk memuluskan proses pemberian HGU untuk para pemohon dengan membuat kepanitian spesial yang salah satu tugasnya menerbitkan surat rekomendasi pemberian HGU pada Kantor Pusat BPN.
Sepanjang tahun 2013- 2018, Gusmin dan Siswidodomenerima sejumlah uang dari para pemohon hak atas tanah, termasuk pemohon HGU, dengan cash di kantornya atau di rumah. Selain itu, ada juga penerimaan uang dari para pemohon dengan cara transfer ke rekening seseorang yang dikuasai tersangka.
Total Gusmin menerima dana Rp27 miliar yang kemudian dia transfer ke sejumlah rekening miliknya dan rekening lain atas nama keluarganya.
Penyidik juga menemukan sejumlah setoran ke rekeningnya oleh Siswidodo dengan catatan ‘jual beli tanah’. “Padahal jual beli tanah itu tidak pernah ada,” kata penyidik. (bro)
