INDOPOSCO.ID – Pengetatan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, dinilai akan berpengaruh pada peningkatan ekonomi. Mengingat, mobilitas masyarakat dipaksa berhenti.
Sektor kegiatan ekonomi dirasakan menurun lantaran ada pembatasan jam operasional. Kebijakan pengetatan mobilitas masyarakat harus dikeluarkan karena penularan kasus Covid-19 semakin melonjak.
“Maka pemerintah butuh kekuatan kauangan supaya bisa mengatasi orang yang dulunya punya aktivitas, tidak punya aktivitas. Pemerintah ingin memutus mata rantai,” kata pengamat sosial Suawib Amiruddin saat dihubungi, Kamis (15/7/2021).
Suawib menyebutkan, tujuan pemerintah dalam menjalankan PPKM Darurat untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat. Namun dampaknya, sektor ekonomi menjadi menurun cukup drastis.
“Yang penting pemerintah melakukan penanganan yang sinergi. Harus ada penanganan yang tepat sasaran. Jangan sampai anggaran yang dikeluarkan sia-sia, kalau tidak sesuai sasaran,” ungkapnya.
Pemerintah diminta untuk menyiapkan langkah-langkah strategis untuk membangkitkan ekonomi kembali. Bahkan pihaknya memprediksi, target peningkatan ekonomi tidak akan tercapai. Sebab, kunci pertumbuhan ekonomi ada pada mobilitas masyarakat.
“Agak sulit kalau prediksi tercapai (peningkatan ekonomi), kalau mobilitas ekonomi itu terbata, termasuk penduduk, riil ekonomi. Tapi kalau lihat tren pemerintah ada pembatasan sampai tanggal 20, mungkin ada langkah lagi untuk berbanding lurus dengan ekonomi,” terangnya.
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan stimulus bantuan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Terlebih selama ini, produktifitas mereka yang paling terdampak. Bahkan ada sejumlah pelaku usaha yang gulung tikar akibat tidak dapat memasarkan hasil produksinya.
“Harusnya pemerintah memikirkan memberikan stimulus yang bekerja maksimal. Karena roda ekonomi produktifitas lancar, jadi tersendat. Modal UMKM pemasarannya terbatas, sehingga mengurangi angka produksinya. Banyak juga yang gulung tikar karena tidak mampu produksi,” tutupnya. (son)
