INDOPOSCO.ID – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Eksponen Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pro Jokowi-Amin, Ato’ Ismail mendukung penuh sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak jabatan presiden tiga periode.
“Pembatasan dua periode presiden merupakan amanah reformasi 1998. Jangan sampai NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) kembali ke masa lalu yang tidak baik,” kata dia, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (23/6).
Diketahui, Ato’ Ismail ditetapkan sebagai Ketua Umum dan Judilhery Justam sebagai Ketua Dewan Penasehat DPP Eksponen Alumni HMI Pro Jokowi-Amin yang baru pada rapat pengurus yang digelar, Senin (21/6).
Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menegaskan, Presiden Jokowi tegas menolak masa jabatan tiga Presiden tiga periode. Dia mengatakan, Presiden Jokowi patuh terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
“Mengingatkan kembali, Presiden Joko Widodo tegak lurus konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap Reformasi 1998. Sesuai Pasal 7 UUD 1945 amandemen ke-1 bahwa, ‘Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan’,” kata Fadjroel, Sabtu (19/6).
Fadjroel menyebut, penegasan Presiden Jokowi menolak wacana presiden tiga periode disampaikan pada 12 Februari 2019. Ada tiga hal yang disampaikan Jokowi terkait jabatan presiden tiga periode.
“Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode itu, ada tiga (motif) menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka, yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja,” kata Fadjroel menirukan Jokowi.
Yang kedua, pada 15 Maret 2021. Fadjroel bilang, Jokowi tidak berniat menjadi Presiden tiga periode. Jokowi tak ingin ada kegaduhan baru.
“Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanahkan dua periode, itu yang harus kita jaga bersama. Janganlah membuat gaduh baru, kita sekarang fokus pada penanganan pandemi,” sebut Fadjroel.
“Sikap presiden dalam dua kali kesempatan di atas yang harus menjadi pegangan semua pihak,” pungkasnya. (arm)
