INDOPOSCO.ID – Rencana pemerintah memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan atau sekolah mendapat penolakan berbagai pihak, termasuk dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menolak keras wacana tersebut. Pasalnya pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia dan tujuan penyelenggaraan negara yang dijamin di konstitusi.
“Jika Jasa Pendidikan dikenakan pajak, hal ini akan bertentangan dengan cita-cita dasar kita untuk mencerdaskan bangsa berdasarkan keadilan sosial,” kata Hetifah dalam keterangannya, Sabtu (12/6/2021).
Menurutnya saat ini saja, tanpa pajak banyak sekolah yang sudah kesulitan dalam menyelenggarakan kegiatan operasionalnya. Jika PPN diterapkan, memperparah kondisi tersebut
“Di banyak sekolah, dana bantuan operasional sekolah masih belum mencukupi untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas,” tuturnya.
“Guru honor banyak yang belum mendapat upah yang layak. Tak jarang, pungutanpun dibebankan pada orangtua siswa,” sambungnya.
Kebijakan tersebut juga bertentangan dengan visi misi pemerintahan saat ini. Salah satunya adalah Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui reformasi pendidikan.
Jika PPN pendidikan ini diterapkan, maka sangat kontradiktif dan menghambat tercapainya visi misi tersebut.
“Harus kita kawal agar jangan sampai terjadi,” tuturnya. (dan)
