INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua I Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Laksda (Purn) drg. Andriani melakukan pembinaan praktik Kedokteran di salah satu Rumah Sakit TNI yaitu Rumah Sakit TNI-AD R.W. Mongisidi Sulawesi Utara, Jumat (11/6/2021).
Selain melakukan pembinaan ke RS TNI, Wakil Ketua KKI didampingi oleh Divisi Pembinaan KK dan KKG, Devisi Registrasi KK dan KKG juga melakukan Pembinaan Praktik Kedokteran dan Interoperabilitas Data Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktek Dokter (SIP) Dokter Gigi di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam acara tersebut, turut hadir Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dr. Debie K.R.Kalalo, MSc,PH, dan jajarannya bersama pemangku kepentingan lainnya antara lain Dinas PTM PTSP, IDI Wilayah dan Cabang, PDGI Wilayah dan Cabang, serta Fasyankes (Fasilitas Pelayanan Kesehatan).
Tak hanya di dua tempat tersebut, KKI melakukan Pembinaan Praktik Kedokteran juga dilakukan di Rumah Sakit TNI AL dr. Slamet Lantamal VIII yang berada di Kota Bitung yang disambut langsung oleh Karumkital dr. Wahyu Slamet Lantamal VIII Letkol Laut (K) Drg. I Wayan Tapa Yasa, Sp. KGA, M. Tr. Hanla, M.M
“Konsil Kedokteran Indonesia dalam mewujudkan kualitas/mutu praktik kedokteran maupun kedokteran gigi senantiasa mengutamakan komunikasi, kolaborasi dan integritas yang dijabarkan kedalam renstra Konsil Kedokteran Indonesia melalui visi, misi dan nilai, “ujar Wakil Ketua I KKI Laksda (Purn) drg. Andriani.
Selain itu, lanjutnya, dalam rangka peningkatan mutu dan profesionalisme Dokter dan Dokter Gigi dalam menjalankan praktik kedokteran, maka harus mengikuti perkembangan dan isu yang terkait dalam pelayanan kesehatan
Andriani mengatakan, dalam menjalankan praktik kedokteran baik di Fasyankes maupun praktik mandiri, setiap dokter dan dokter gigi harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan Surat Izin Praktik (SIP) yang dikeluarkan oleh Pemda setempat. Hal ini sangat penting karena untuk melindungi masyarakat.
”Untuk memudahkan dalam pengelolaan data STR dan SIP bagi dokter dan dokter gigi, perlu dilakukan interoperabilitas antara KKI dan Pemerintah Daerah. Hal ini sangat penting karena kecepatan dan ketepatan dalam pemanfaatan data tersebut sangat mendukung KKI dan Pemda untuk saling mengetahui dan memanfaatkan data tersebut sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” tegasnya.
Wakil Ketua KKI berharap tidak ada lagi pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi, “Karena kita tahu, dalam menjalankan praktik kedokteran tidak menutup kemungkinan terjadi sesuatu antara dokter dan pasien dalam menjalankan praktik kedokteran sehingga diperlukan adanya peningkatan mutu bagi dokter dan dokter gigi,” ucapnya.
Apabila masih ada dokter atau dokter gigi yang diadukan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), maka sesuai dengan tugas dan fungsinya MKDKI yang merupakan lembaga independen diberikan amanah sesuai Undang-Undang Praktik Kedokteran untuk dapat menegakkan disiplin ilmu kedokteran akan melakukan sidang profesi untuk dokter atau dokter gigi yang diadukan tersebut.
”Putusan MKDKI dapat berupa pencabutan STR apabila dokter atau dokter gigi tersebut dinyatakan melanggar disiplin profesi kedokteran yang berdampak pada pencabutan SIP-nya di tempat praktik,” tandasnya. (bal)
