INDOPOSCO.ID – Kelompok tujuh negara kaya pada Sabtu (12/6) akan mengumumkan rencana infrastruktur global baru sebagai tanggapan terhadap Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) Tiongkok, kata seorang pejabat senior dalam pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.
Pejabat itu, yang berbicara kepada wartawan dengan syarat anonim, mengatakan AS juga akan mendorong para pemimpin G7 lainnya untuk “tindakan nyata terhadap kerja paksa” di Tiongkok dan untuk memasukkan kritik terhadap Beijing dalam komunike terakhir mereka.
“Ini bukan hanya tentang menghadapi atau menantang Tiongkok. Tapi sampai sekarang kami belum menawarkan alternatif positif yang mencerminkan nilai-nilai kami, standar kami dan cara kami melakukan bisnis,” kata pejabat itu.
Inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok adalah skema infrastruktur multi-triliun dolar yang diluncurkan pada 2013 oleh Presiden Xi Jinping yang melibatkan inisiatif pembangunan dan investasi yang akan membentang dari Asia hingga Eropa dan sekitarnya.
Lebih dari 100 negara telah menandatangani perjanjian dengan China untuk bekerja sama dalam proyek-proyek BRI seperti kereta api, pelabuhan, jalan raya, dan infrastruktur lainnya.
Menurut data Refinitiv, pada pertengahan tahun lalu, lebih dari 2.600 proyek dengan biaya USD3,7 triliun (Rp52,7 kuadriliun) terkait dengan inisiatif tersebut, meskipun kementerian luar negeri China mengatakan Juni lalu bahwa sekitar 20 persen proyek telah terkena dampak serius oleh pandemi Covid-19.
Pada Maret, Biden mengatakan dia telah menyarankan kepada Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, yang menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) para pemimpin G7 tiga hari di Inggris barat daya, bahwa negara-negara demokratis harus mengembangkan skema saingan mereka sendiri.
Pejabat AS mengatakan sampai sekarang, Barat telah gagal menawarkan alternatif positif untuk “kurangnya transparansi, standar lingkungan dan tenaga kerja yang buruk, dan pendekatan paksaan” dari pemerintah China yang telah membuat banyak negara menjadi lebih buruk.
“Jadi besok kami akan mengumumkan ‘membangun kembali dengan lebih baik untuk dunia’, inisiatif infrastruktur global baru yang ambisius dengan mitra G7 kami yang tidak hanya menjadi alternatif B dan I (Sabuk dan Jalan), ” kata pejabat itu.
Dalam pembicaraan, Biden juga akan menekan para pemimpin lainnya untuk menjelaskan bahwa mereka percaya praktik kerja paksa merupakan penghinaan terhadap martabat manusia dan “contoh mengerikan dari persaingan ekonomi tidak adil Tiongkok” untuk menunjukkan bahwa mereka serius dalam membela hak asasi manusia.
“Kami mendorong untuk menjadi spesifik di daerah-daerah seperti Xinjiang di mana kerja paksa terjadi dan di mana kami harus mengekspresikan nilai-nilai kami sebagai G7,” kata pejabat itu tentang komunike terakhir yang akan dikeluarkan pada akhir KTT pada Ahad (13/6).
Tidak ada yang spesifik tentang bagaimana skema infrastruktur global akan didanai. Rencana tersebut akan melibatkan pengumpulan ratusan miliar uang publik dan swasta untuk membantu menutup kesenjangan infrastruktur senilai USD40 triliun (Rp590 kuadriliun) di negara-negara yang membutuhkan pada 2035, kata pejabat itu.
Tujuannya adalah untuk bekerja dengan Kongres untuk melengkapi pembiayaan pembangunan yang ada “dengan harapan bahwa bersama dengan mitra G7, sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya, kami segera secara kolektif mengkatalisasi ratusan miliar dolar dalam investasi infrastruktur untuk negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah yang membutuhkannya. (arm)
Sumber: Reuters
Dikutip dari: Antara
