INDOPOSCO.ID – Rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditolak keras oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Pasalnya, kebijakan itu dinilai hanya akan membebani masyarakat menengah ke bawah.
Pengamat Indef Nailul Huda mengatakan, rencana pemerintah menaikkan PPN terhadap sembilan kebutuhan pokok (Sembako), sama saja sedang mempertontonkan ketidakadilan. Mengingat, masyarakat saat ini masih banyak yang kesulitan untuk menyambung hidupnya. Ditambah, tidak sedikit yang kehilangan pendapatan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pandemi.
“Pemerintah sedang mempertontonkan semacam ketidakadilan. Karena berbicara pajak bicara keadilan. Pengembangan pajak diberi pengampunan pajak, tapi di satu sisi masyarakat yang notabene membutuhkan sembako terutama kelas menengah ke bawah diberikan PPN,” katanya saat dihubungi, Kamis (10/6/2021).
Ia menegaskan, pemberlakukan PPN terhadap sembako merupakan kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Pihaknya menilai, kebijakan itu akan berdampak panjang pada inflasi. Bahkan, diprediksi akan ada warga miskin baru.
Sebab ketika harga sembako naik, maka pembelian masyarakat terhadap kebutuhannya akan menurun. Seharusnya di situasi pandemi seperti ini, pemerintah mendorong subsidi agar perputaran ekonomi semakin stabil.
“Ketika daya beli turun menciptakan kemiskinan kita naik. Yang tadinya tidak miskin jadi miskin. Di tengah pandemi perencanaannya saja tidak bijak, apalagi diterapkan,” tuturnya.
Nailul paham betul bahwa saat ini pemerintah sedang membutuhkan dana untuk pembangunan. Maka solusinya, pemerintah harus hemat dalam membuat perencanaan, seperti memangkas uang perjalanan dinas. Kemudian, pemerintah dapat menagih pajak macet dari perusahaan-perusahaan raksasa. Sebab selama ini, mereka sudah diberikan kebijakan tidak bayar pajak sepenuhnya.
“Saya harapkan justru tidak diterapkan. Langkah ini untuk menarik perpajakan. Kenapa Indonesia butuh uang, tentu untuk membiayai pembangunan di APBN. Yang dilakukan butuh uang, jangan ditarik masyarakat miskin, tapi serapan dari program. Kalau perlu pengentasan anggaran bisa dilakukan,” terangnya. (son)
