INDOPOSCO.ID – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan, masih melakukan sosialisasi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Meski RUU KUHP itu mengundang polemik dan protes masyarakat, karena munculnya sejumlah pasal yang dinilai membuat gaduh.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, draf RUU KUHP belum diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk masuk program legislasi nasional (Prolegnas).
“Seperti rapat-rapat kerja sebelumnya bahkan Komisi III pernah surati kami, kami tetap berkomitmen melakukan terlebih dulu sosialisasi,” kata Yasonna di Jakarta, Rabu (9/6/2021).
Pihaknya akan secara bertahap meneruskan draf RUU KUHP secara bertahap melalui evaluasi Prolegnas.
“Pada evaluasi Prolegnas secara bertahap kita akan teruskan tentunya kami menghargai dukungan dari komisi III tentang hal ini, yaitu RUU KUHP,” ujar Yasonna.
Menurutnya, jika ada perbedaan pendapat dalam memandang regulasi tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden misalnya.
“Bahwa adanya perbedaan pendapat itu sesuatu yang lumrah, terutama terakhir ini ada satu hal yang agak hangat di media,” tandasnya.
Dalam draf RUU KUHP terbaru, penghinaan terhadap martabat presiden/wapres dikenai ancaman maksimal 3,5 tahun penjara.
Namun bila penghinaan itu dilakukan lewat media sosial atau sarana elektronik, ancamannya diperberat menjadi 4,5 tahun penjara. (dan)
