INDOPOSCO.ID – Ada daerah yang membuka pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, namun tanpa pengawasan. Pernyataan tersebut diungkapkan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti melalui gawai, Sabtu (5/6/2021).
Ia menegaskan, penerapan protokol kesehatan (Prokes) harus mendapat perhatian. Dari hasil evaluasi KPAI beberapa waktu lalu, beberapa daerah yang membuka PTM terbatas, abai tidak menerapkan Prokes.
“Di beberapa sekolah yang kami temukan, siswa tidak menggunakan masker saat di dalam kelas. Demikian pula gurunya. Siswa harus dibiasakan menggunakan masker saat di dalam kelas,” katanya.
Ia menjelaskan, pembukaan PTM terbatas tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas pendidikan. Tetapi juga menjadi tugas dinas kesehatan dan dinas perhubungan.
“Dinas kesehatan harus mendampingi dan dinas perhubungan menyiapkan transportasi bagi siswa dari keluarga miskin yang terkendala pembelajaran daring,” ungkapnya.
Lebih jauh, Retno membeberkan, dampak pembelajaran jauh jauh (PJJ), ditemukan kasus anak kecanduan game online dan Januari hingga Mei 2021 ada 33 kasus anak melakukan pernikahan dini.
“Selain terkendala sarana gawai, anak-anak ini berasal dari keluarga tidak mampu,” katanya.
Pada kasus pekerja anak dan pernikahan dini, menurutnya, negara harus hadir. Karena kendala tersebut banyak dihadapi oleh banyak daerah.
“Dari daerah yang kami datangi pada persiapan PTM di 2020, ada 119 kasus pernikahan anak. Kasus ini cukup tinggi, jadi negara harus hadir pada kasus-kasus ini,” tegasnya. (nas)
