INDOPOSCO.ID – Semangat pemulihan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2021 dinilai sama sekali tidak tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.
Hal itu paling tidak tercermin dalam legislasi Undang Undang Cipta Kerja dan Perubahan Undang Undang Minerba berikut aturan turunannya.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut, produk hukum tersebut secara jelas dan terang berpihak pada kepentingan investasi, abai pada kepentingan rakyat dan lingkungan hidup.
Bahkan suara penolakan terhadap proses legislasi terhadap Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, juga diwarnai tindakan represif dan tidak demokratis.
“Malah menyesatkan sebagai produk hukum yang memperlihatkan komitmen Indonesia, memastikan agar kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat tidak merugikan lingkungan hidup,” kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayat di Jakarta, Sabtu (5/6/2021).
Walhi tak habis pikir undang-undang yang memutihkan kejahatan dan praktik ilegal pengelolaan kawasan hutan, mereduksi luas hutan malah dikategorikan produk hukum.
Bagaimana mungkin reegulasi yang dinilai meminimalkan pertanggungjawaban korporasi terhadap praktik buruk perlidungan dan pengelolaan lingkungan hidup mampu memitigasi perubahan iklim.
Menurutnya, hal itu malah lebih tepat dikategorikan peraturan yang malah mengakselerasi kerusakan lingkungan dan mempercepat Indonesia pada lubang krisis iklim yang lebih dalam.
“Undang Undang yang berkonsekuensi menaruh rakyat di bawah bayang ancaman bencana ekologis dan kehilangan ruang hidupnya,” tutur Nur.
Tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia di tahun 2021 adalah Environment Restoration atau Restorasi Lingkungan. PBB mengajak seluruh pihak memulihkan kembali kondisi lingkungan hidup dalam kurun waktu satu dekade ke depan. (dan)
