INDOPOSCO.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah posisi Wakil Menteri (Wamen) Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Pengamat Komunikasi Politik M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, seharusnya negara berhemat, agar rencana pembangunan tidak terganggu.
“Keputusan Jokowi itu tentu mengejutkan mengingat saat ini negara sedang kesulitan keuangan,” ujar M Jamiluddin Ritonga melalui gawai, Sabtu (5/6/2021).
Dengan bertambahnya wakil menteri, menurutnya, maka akan bertambah anggaran untuk KemenPAN-RB. Padahal sebelumnya sudah ada 15 wakil menteri yang tersebar di 14 kementerian.
“Ini artinya, kehadiran wakil menteri sungguh-sungguh membebani APBN,” katanya.
“Jadi dapat dibayangkan berapa anggaran negara yang harus dikeluarkan untuk para wakil menteri. Anggaran yang dikeluarkan negara tampaknya tidak sebanding dengan kinerja mereka,” imbuhnya.
Ia mengatakan, sampai saat ini publik tidak mengetahui apa yang dikerjakan para wakil menteri. Padahal kementerian yang memiliki wakil menteri kinerjanya juga tidak menonjol.
“Kementerian BUMN misalnya, yang mempunyai dua wakil menteri, toh kinerja biasa saja. Bahkan belakangan diketahui ada BUMN yang mengalami kerugian triliunan,” ucapnya.
Jadi, dikatakan dia, penambahan wakil menteri sengaja diberikan kepada relawan atau tim sukses yang belum kebagian jabatan. Hal itu tentu bertentangan dengan ucapan yang sering dilontarkan Jokowi yang menginginkan hal luar biasa, bukan yang biasa-biasa.
“Kalau hal itu benar diterapkan Jokowi, seharusnya semua menteri yang mendampinginya masuk kriteria luar biasa. Menteri seperti itu tentu tidak membutuhkan wakil menteri,” jelasnya.
Lebih jauh dia mengungkapkan, di setiap kementerian sudah ada Sekjen dan Dirjen. Mereka dapat melaksanakan fungsi dan tugas wakil menteri.
“Sesungguhnya secara fungsional jabatan wakil menteri tidak diperlukan. Sekjen dan Dirjen dapat mengerjakannya dengan baik. Bahkan kompetensi mereka bisa jadi lebih baik daripada wakil menteri yang ditunjuk secara politis,” ujarnya. (nas)
