INDOPOSCO.ID – Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan membuka lowongan bagi para aparatur sipil negara (ASN) untuk mengisi 20 posisi yang ditinggalkan oleh pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten menyusul pengunduran diri yang dilakukan oleh 20 pejabat di lembaga itu.
“Kami membuka lowongan kepada para ASN baik yang ada di Kota/Kabupaten maupun di Pemprov Banten untuk mendaftarkan diri dan mengisi 20 lowongan yang kosong. Pendaftaran bisa dimulai pada Kamis (3/6/2021) hingga Jumat (4/6/2021),” ujar Gubernur Banten Wahidin Halim dalam video yang diunggah dan disebarkan di lingkungan wartawan, Rabu (2/6/2021).
Selain mengumumkan penerimaan calon pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan, Wahidin juga menyatakan pihaknya akan menonaktifkan ke-20 pejabat yang mengundurkan diri karena pengunduran diri mereka masuk dalam kategori tindakan indisipliner. “Kalau di tentara mereka desersi, melarikan diri dari tugas,” kata orang nomor satu di Pemprov Banten ini.
Sebelumnya, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) bersama Inspektorat Provinsi Banten sudah selesai melakukan pemeriksaan terhadap 20 pejabat Dinkes yang memberikan pernyataan pengunduran diri.
Dari hasil pemeriksaan itu, Baperjakat yang diwakilkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin akan menyerahkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Gubernur Banten Wahidin Halim.
“Mereka datang semua dan kooperatif ketika kami sampaikan beberapa pertanyaan,” kata Kepala BKD Banten ini.
Komarudin mengatakan, pihaknya sudah mendapat kepastian bahwa sebagian besar dari mereka mengurungkan niatnya untuk mengundurkan diri. “Kalau di dalam perundang-undangan itu pengunduran diri hal yang biasa dan ada aturannya. Ketentuannya bisa diterima dan bisa ditunda karena berbagai pertimbangan,” kata dia.
Menurut Komarudin, pengunduran diri itu sebenarnya bukan sesuatu yang istimewa biasa saja, itu hak pegawai dan sudah ada aturannya. Artinya ada ruang bagi pegawai untuk mengundurkan diri.
“Instansi atau badan kepegawaian punya dua pilihan menurut UU, satu menerima, dua menunda. Menunda itu kan harus dilihat bagaimana progres kegiatannya, pertanggungjawaban keuangan dan lain sebagainya,” Komarudin menjelaskan.
Saat ini, kata dia, hasil dari pemeriksaan tersebut semuanya nanti akan diserahkan kepada Gubernur Banten selaku Pembina Kepegawaian Daerah untuk memutuskan. “Jadi mereka duduk dalam jabatan itu berdasarkan SK Gubernur, mereka berhenti pun harus berdasarkan SK Gubernur. Artinya mereka sekarang masih menduduki jabatan,” kata Komarudin. (wib)
